Soal Raperda Reklamasi, Sunny Sebut Ada Ancaman "Deadlock" dari DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja, mengakui adanya ancaman bahwa DPRD DKI Jakarta akan membuat pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Reklamasi di Pantai Utara Jakarta menjadi buntu.

Menurut Sunny, ancaman tersebut terkait salah satu poin pembahasan yang belum disepakati antara Gubernur dan DPRD DKI. Poin yang dimaksud yakni jumlah persentase kontribusi pengembang yang wajib diberikan dalam proyek reklamasi.

"Karena kemarin ada ancaman dari DPRD akan deadlock, Beliau (Ahok) sempat mengatakan, selama yang penting 15 persen jangan dicoret," kata Sunny seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/4/2016).

(Baca: Ini Pembicaraan Sunny dengan Sanusi yang Disadap KPK)

Dia mengatakan, pada dasarnya Ahok tetap berpegang pada persentase kontribusi sebesar 15 persen. Yang menjadi soal, menurut Sunny, apakah aturan tersebut tetap dibuat dalam Perda, atau Peraturan Gubernur (Pergub).

"Sempat ada wacana seperti itu, makanya Beliau (Ahok) jadi lebih fleksibel, tapi kan kemudian belakangan sudah lebih fix, intinya tidak ada negosiasi lagi," kata Sunny.

Persentase kontribusi tersebut menjadi perdebatan panjang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta dalam revisi Perda tersebut.

(Baca: Ahok Tak Tahu Sunny Janjikan Sesuatu kepada Sanusi)

Perdebatan yang dimaksud yakni, tambahan kontribusi yang awalnya diusulkan Pemprov DKI Jakarta sebesar 15 persen dikali nilai NJOP dikali saleable area dari tiap pulau.

Sebelumnya, anggota Balegda DPRD DKI Bestari Barus mengatakan, kontribusi tambahan pengembang dalam revisi Perda tersebut sebenarnya bukan diturunkan menjadi 5 persen. Kata dia, Balegda hanya menentukan batas minimal.