Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Ahok Kini Beringas, PAN Minta Pin Demokrasi dari Amien Rais Dicopot

Kompas.com - 25/04/2016, 17:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Yohan meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok "mencopot" pin demokrasi yang pernah diberikan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Dia mengatakan, pin tersebut memang diberikan Amien pada 2006. Namun, dia menilai, pin tersebut sudah tak pantas disematkan kepada Ahok karena kini sikapnya telah berubah.

"Kini, setelah Ahok berlaku beringas menculasi rakyat kecil, seperti di penggusuran kampung Luar Batang demi reklamasi, sematan demokrasi itu pun luntur di mata Pak Amien," kata Yohan dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/4/2016).

Menurut Yohan, Ahok kini bukan sosok pemimpin yang demokratis. Ia menganggap Ahok cumalah sosok diktator yang hari-harinya diwarnai amarah dan "pembegalan" hak rakyat.

Ahok, kata dia, tak lebih dari penguasa fasis, menjadikan pembangunan sebagai alat memberangus hak sipil rakyat kecil.

"Sadisnya, 'pembegalan' hak rakyat itu, dipertontonkan Ahok secara represif di ruang publik. Di mana demokrasinya?" kata Sekjen Barisan Muda PAN ini.

Menurut dia, berdasarkan definisi ilmu mana pun, demokrasi meletakkan rakyat sebagai perjuangan.

Definisi demokrasi yang paling fundamental adalah membela hak rakyat. Rakyat ada dalam pusaran definisi demokrasi.

"Bukan mencabut secara represif hak rakyat seperti yang dilakoni Ahok dalam aksi gusur-menggusurnya. Gaya kepemimpinan Ahok itu seperti mengubur hidup-hidup demokrasi," kata dia.

Amien Rais sebelumnya menilai, Ahok sangat arogan. Amien melihat Ahok sebagai sosok yang senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, terkait kasus RS Sumber Waras.

Amien menyatakan, Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin lantaran sikapnya yang kerap nyeleneh dan memicu timbulnya kontroversi. (Baca: Amien Rais Nilai Ahok Arogan dan Tak Pantas Jadi Gubernur)

"Ini bukan masalah SARA, tetapi dia memang tidak layak menjadi pimpinan. Jangankan presiden, gubernur saja bagi saya kurang pantas," kata Amien di Temanggung, Minggu (24/4/2016).

Menanggapi pernyataan Amien itu, Ahok menyinggung penghargaan yang diberikan mantan Ketua MPR itu kepadanya.

"Amien Rais gimana ya, (namanya) orang tua kita hargailah. Namun, saya ingatkan, Amien Rais tahun 2006 akhir, waktu saya jadi bupati, dia kasih saya penghargaan sebagai aktor demokrasi sesungguhnya. Saya dikasih pin sama Amien Rais," ujar Ahok.

Ahok juga masih ingat bahwa Amien pernah memberi pesan untuk menitipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada Ahok.

Ahok malah heran karena kini dia justru dianggap arogan oleh Amien. (Baca: Ahok: Kamu Ingatkan Amien Rais soal Ini, Mungkin Dia Sudah Pikun)

"Dia ngomong sama saya, 'Saya titipkan perjuangan demokrasi reformasi Indonesia kepada kamu.' Saya dikasih pin, pakai emas lagi."

"Kamu ingatkan saja ke dia, mungkin dia sudah tua, pikun," ujar Ahok.

Kompas TV Ahok: Yang Suka Tinggal di Tempat Kumuh, Pilih Yusril!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com