Wijayanto
Dosen

Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Jakarta dan sekaligus Kepala Sekolah Demokrasi, LP3ES. Penulis juga Dosen Media dan Demokrasi, FISIP UNDIP, meraih gelar Doktor dalam bidang Media dan Politik dari Universitas Leiden pada tahun 2019.

Kurhaus, Selfie dan Kunjungan Jokowi

Kompas.com - 23/04/2016, 10:51 WIB
Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Leiden, berfoto bersama mahasiswa Indonesia. WijayantoPresiden Jokowi dalam kunjungannya ke Leiden, berfoto bersama mahasiswa Indonesia.
EditorWisnubrata

Angin berhembus dingin di pesisir pantai Scheveningen malam itu. Meski musim semi telah tiba, daerah pesisir pantai Belanda itu masih tetap dingin seperti biasa.

Di salah satu sudut pantai, Hotel Kurhaus berdiri dengan megah. Bangunan klasik yang telah berdiri sejak 1884, buah karya dua orang arsitek Jerman Johan Friederich Henkenhaf dan Friederich Ebert, itu memang mempesona.

Pada mulanya, bagian dalam hotel adalah kombinasi antara concert hall dan 120 kamar. Langit-langit nya dilukis oleh seniman Brussels, Van Hoeck, bersama kawan-kawannya. Tak mengherankan jika ia merupakan tempat favorit yang selalu disinggahi Raja-raja dan kepala Negara.

Di Ruang Jakob Pronk, salah satu aula utama hotel itu, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan masyarakat Indonesia di Belanda dilangsungkan.

Jarum jam telah menunjuk pukul 8 malam  ketika Presiden memasuki ruangan. Memakai kemeja putih dan celana kain warna hitam, kurus dan bersahaja seperti biasa, kehadiran presiden disambut dengan histeria peserta.

Dia tidak langsung bicara di podium, tapi terlebih dahulu turun keliling ke seluruh penjuru ruangan untuk bersalaman dan “selfie” dengan masyarakat. Setelah puas berselfie dan bersalaman, presiden pun kembali ke podium dan mulai berbicara.

Dari pidato yang berlangsung selama sekitar 30 menit itu, terbaca jelas pikiran Presiden. Bahwa dunia yang kita tinggali hari ini adalah sebuah pasar maha luas yang berisi aktivitas transaksi yang melampaui sekat-sekat negara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu adalah kenyataan yang harus diterima. Tak bisa kita hindari. Dan untuk itulah kunjungan ke luar negeri ia lakukan. Untuk meneken perjanjian kerjasama dan membuka sekat-sekat itu. Meminimalisasi birokrasi dan mempercepat proses perijinan. Membuka peluang kerjasama bisnis dengan negara-negara yang dikunjunginya. 

Pikiran ini segera terbaca pada pembukaan pidatonya. “Tiga hari yang lalu saya bertemu dengan Kanselir Markel. Kemarin bertemu dengan PM Menteri Cameron. Tadi bertemu dengan Presiden Uni Eropa, dan juga Raja Belgia. Untuk apa itu kita lakukan?”

Dan karena pasar bebas adalah kenyataan, demikian Presiden, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya, dengan meningkatkan kemampuan bangsa untuk bersaing. Untuk itu jugalah mengapa kunjungan ke berbagai Negara menjadi relevan.

Lalu dengan antusias Presiden bercerita tentang kunjungannya ke Sillicon Valley untuk belajar tentang industri digital. Betapa dia terkesan saat menyambangi markas Facebook, Plug and Play dan google plex.

Dengan antusiasme yang sama dia bercerita tentang perlunya belajar dari Inggris, yang menurutnya negara dengan industri kreatif paling besar di dunia. Dengan fasih dia menyebut Inggris sebagai tempat di mana para musisi berada, seperti Coldplay, One Direction dan banyak grup musik lainnya.

Selain belajar dari negara lain, Presiden juga menekankan perlunya penataan infrastruktur di dalam negeri. Pemotongan subsidi BBM adalah langkah awal untuk efisiensi. Tiga ratus triliyun rupiah subsidi BBM tiap tahun akan menjadi 3000 triliyun dalam sepuluh tahun. Itu adalah inefsiensi.

Wijayanto Jokowi di Den Haag
Presiden juga berbicara tentang pentingnya membangun tol, lebih banyak jalur kereta api, bandara dan tentu saja memotong birokrasi perijinan jadi seefisien mungkin. Sederhananya jika diringkas: investasi dan pembangunan ekonomi adalah panglima bagi pemerintah hari ini.

Duduk di pinggir, bersama lebih dari 500 peserta lainnya, saya menyimak pidato Presiden sambil membuat kesimpulan kecil-kecil. Entah mengapa benak saya segera melayang ke masa Orde Baru, saat retorika pembangunan ekonomi menjadi dominan pada masa itu.

Tertegun sambil mengamati lautan pengunjung yang sibuk rebutan selfie dengan Jokowi, saya mengerti kalau Presiden kita adalah sosok yg mudah dicintai.

Pembawaannya yang sederhana, dan retorika nya yang lugas seakan menebalkan pesan bahwa dia tak berbeda dari semua pengunjung yang hadir. Dia adalah bagian dari kita semua.

Tapi membaca cerita Orde Baru, saya segera paham bahwa kesalahan yang seringkali dilakukan rezim yang terlalu sibuk membangun adalah jadi abai pada kritik.

Sebagaimana studi yang diuraikan  Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre (1994), kooptasi negara pada masyarakat sipil dan represi rezim pada media semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan rezim untuk membangun serta semakin gemuknya kue ekonomi.

Maka setelah periode bulan madu dengan media dan aktivis pada awal-awal Orde Baru, kita menyaksikan rangkaian represi pada para aktivis dan pembredelan media yang merentang dari 1974 sampai dengan penghujung masa rezim itu jatuh.

Saya khawatir tanda-tanda awal untuk itu sudah mulai terbaca pada pemerintah hari ini. Pada hari yang sama dengan pesta di hotel mewah itu, ratusan demonstran berdiri di luar pagar hotel tanpa boleh masuk.

Mereka adalah para mantan exile yang ingin menyampaikan aspirasi terkait peristiwa 1965. Juga para demonstran yang ingin berdialog terkait Maluku dan Papua. Namun tak ada satu pun dari para mereka mendapat undangan dari kedutaan, dan hanya demonstran yang berusia 60 tahun yang boleh ikut aksi di depan hotel.

Menurut aparat keamanan, demonstran muda dikhawatirkan akan berbuat rusuh. Maka tempat mereka melangsungkan aksi hanya boleh jauh di seberang hotel, dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan (BBC, 22 April 2016).

Dan kecenderungan itu kian terbaca dalam sesi tanya jawab usai pidato Presiden pada malam hari itu. Saat moderator diskusi membuka sesi tanya jawab, puluhan tangan teracung untuk memberikan pertanyaan. Mereka adalah masyarakat Indonesia di Belanda, dan sebagian besar adalah mahasiswa.

Saya tahu bahwa para mahasiswa itu datang mewakili teman-teman mereka, dan siap menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan ide cerdas kepada Presiden terkait banyak hal.

Selain pertanyaan mendesak tentang kebutuhan domestik mereka sendiri seperti beasiswa dari pemerintah yang sering terlambat, dana bantuan riset yang minim, yang sangat bisa dimengerti, mereka juga memikirkan banyak hal lain.

Seorang kawan yang peneliti bahasa telah bersiap dengan pertanyannya tentang sikap pemerintah tentang ratusan bahasa yang terancam punah di berbagai pelosok tanah air.

Seorang teman yang belajar ilmu pengobatan ingin mengabarkan kisah tentang penyakit diabetes yang makin mewabah Ende, Nusa Tenggara, yang masih luput dari perhatian pemerintah hinga hari ini.

Seorang kawan dosen ingin mengusulkan penghapusan sistem absensi sidik jari sebagai tolok ukur kinerja dosen, dan menggantinya dengan jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan. Dan masih banyak lagi hal lain nya.

Namun teman-teman aktivis ini harus menanggung kecewa dan menelan pertanyaan mereka dalam-dalam. Karena Presiden berpesan agar pertanyaan cukup dibatasi tiga penanya dalam hanya satu sesi tanya jawab saja.

Rumor yang beredar, pemilihan tiga penanya itu bahkan telah dipilih terlebih dahulu oleh panitia, supaya tidak terjadi kecolongan. Konon panitia tak mau peristiwa temu warga di London di mana satu peserta bertanya terkait 65 kembali berulang.

Ada apa ini? Apakah rezim ini benar-benar melihat pertanyan sebagai sesuatu yang sungguh berbahaya? Bukankah “blusukan” untuk menimba aspirasi rakyat adalah kegemaran Presiden kita? Bukankah blusukan ke Belanda kali ini juga punya tujuan yang sama, dan bukan sekedar untuk selfie?

Wijayanto Presiden Jokowi foto bersama mahasiswa Indonesia di Belanda
Dan benak saya segera melayang ke Jakarta, dua tahun lalu. Saat saya bersama dengan teman-teman aktivis berkunjung ke rumah dinas Jokowi yang saat itu masih gubernur Jakarta.

Datang pada masa menjelang pemilihan pesiden, kami berdiskusi panjang lebar untuk satu tujuan: mendorongnya untuk maju dalam Pilpres 2014. Sambil menitipkan pesan tentang visi Indonesia ke depan.

Dialog berlangsung dengan sangat interaktif dan penuh keterbukaan. Kami semua optimis pada pria sederhana ini harapan tentang Indonesia baru bisa kami sematkan.

Namun, harus saya katakan bahwa malam itu saya melihat seorang  Jokowi yang berbeda. Dia tidak tampak seperti seorang yang duduk di samping saya, saat bersama makan soto pada pagi di rumah dinasnya sebagai Gubernur Jakarta dulu.

Jokowi yang saya ingat  saat itu adalah seseorang yang gemar dialog dan bukan monolog. 

Saya tahu bahwa pembredelan media hari ini sudah tidak mungkin dilakukan. Pun demikian dengan aksi represif pada para aktivis. Dan membandingkan Jokowi dengan rezim Orde baru barangkali terlalu berlebihan.

Maka saat riuh peserta satu per satu meninggalkan Kurhaus malam itu, diam-diam saya berharap kekhawatiran saya tidak terbukti. Dalam hati saya masih percaya rezim pemerintahan hari ini tidak akan mengulangi kesalahan Orde Baru.

Bahwa sambil terus memacu pembangunan ekonomi, rezim ini juga akan tetap membuka diri pada kritik. Karena teman-teman mahasiswa pada malam hari itu jelas menginginkan lebih dari sekedar selfie.

Den Haag, 22 April 2016.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.