Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Komentar Aburizal soal Usul Setoran Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar Per Calon Ketum Golkar

Kompas.com - 22/04/2016, 17:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengisyaratkan akan meninjau ulang rekomendasi panitia Steering Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terkait besaran setoran bagi setiap kandidat calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp 5 Miliar hingga Rp 10 miliar.

Secara umum, Aburizal menyetujui alasan dari pembebanan biaya tersebut. Selain untuk membiayai seluruh keperluan Munaslub, Aburizal melihat ada praktik gotong-royong dari setiap kader Partai Golkar untuk sama-sama membiayai Munaslub.

"Kalau di Bali enggak dikasih uang saku gimana? Kan susah. Makan dan segalanya juga kan 1.500 orang. Nah, itu memerlukan dana," ujar Aburizal di Ballroom 1 Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2016).

"Karena itu dikumpulkan bersama-sama antara pengurus Partai Golkar, anggota Partai Golkar dan para kandidat," tambah dia.

(Baca: Munaslub Golkar Diperkirakan Kuras Dana Rp 85 Miliar)

Namun, menurut Aburizal, terlalu besar jika angka sumbangan mencapai belasan miliar rupiah per calon. Terlebih jika setiap kandidat memberi dengan jumlah yang sama. Saat digabungkan akan menjadi sangat besar.

Besaran "iuran" tersebut, kata Aburizal, juga harus disesuaikan pada kemampuan finansial masing-masing. Ia hanya menekankan agar biaya Munaslub ditanggung secara gotong-royong.

(baca: Ingin Jadi Ketum Golkar, Priyo Siap Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Jumlahnya tentu enggak Rp 20 miliar. Kalau dikalikan itu banyak sekali. Dari saya mesti nyumbang, pak Theo nyumbang. Pak Ade juga, kan dia kandidat. Jadi dia juga mesti nyumbang dari segi kandidat. Dari semua pengurus-pengurus," kata pria yang akrab disapa Ical itu.

Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid sebelumnya menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.

Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.

(Baca: Rekomendasi SC, Bakal Calon Ketum Golkar Diminta Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar)

"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).

Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif nilai biaya. Adapun biaya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.

Adapun jadwal Munaslub yang semula direncanakan digelar pada 25 Mei 2016, dimajukan menjadi 23 Mei 2016.

Perubahan tanggal pembukaan Munaslub dilakukan agar cocok dengan jadwal Presiden Joko Widodo.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com