Ini Celah Birokrasi MA yang Bisa Dimanfaatkan Panitera "Nakal"

Kompas.com - 22/04/2016, 13:40 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Penetapan tersangka Panitera Sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution dan permintaan pencegahan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi oleh KPK menambah daftar panjang keterlibatan pegawai birokrasi pengadilan dalam mengatur sejumlah putusan.

Menurut peneliti dari Lembaga Independensi Peradilan (LeIP), Liza Farihah, hal tersebut menunjukkan bahwa proses penanganan perkara di Mahkamah Agung yang sangat panjang dan bertele-tele sering digunakan sebagai celah korupsi.

"Saya melihat fenomena ini diakibatkan karena alur penanganan perkara di MA tidak efektif. Mayoritas tersangka OTT KPK saat ini bukan hakim, melainkan pegawai birokrasi," ujar Liza saat memberikan keterangan pers di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2016).

Liza menjelaskan, saat ini alur penanganan perkara yang tercantum dalam SKK MA Nomor 214 Tahun 2014 dinilai tidak efisien. (baca: Masalah Birokrasi Peradilan Dinilai Buat Panitera Bisa Jadi Aktor Mafia)

Penanganan perkara di MA melewati kurang lebih 27 tahapan, sejak berkas perkara diterima oleh Biro Umum sampai dengan dikirim kembali ke pengadilan.

Alur tersebut, kata Liza, melibatkan 3 unit kerja yang berbeda-bedan, yakni Biro Umum di bawah Badan Urusan Administrasi (BUA), Direktorat Pranata dan Tata Laksana (Pratalak) di bawah Dirjen Badan Peradilan, dan Kepaniteraan Muda (Panmud) di bawah Panitera MA.

Tidak jarang proses di satu tahapan, diulang di tahapan yang lain. (baca: Sekretaris MA Nurhadi Dicegah ke Luar Negeri)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya menyoroti alurnya di MA tidak efektif, panjang dan bertele-tele. Ditambah lagi dengan keterbukaan informasi yang masih kurang," kata Liza.

Selain itu, Liza juga mengkritik proses minutasi putusan yang sangat lama. Berdasarkan SK tersebut, jangka waktu minutasi putusan paling lama 103 hari. (baca: Panitera PN Jakpus Dijanjikan Rp 500 Juta oleh Pemberi Suap)

Bahkan, menurut Liza, ada satu putusan yang proses minutasinya memakan waktu sampai 2 tahun. Sehingga, tidak mengherankan jika dalam tahapan ini, banyak celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Bentrokan Kopassus-Brimob di Timika, Polri Pastikan Anggota yang Bersalah Akan Ditindak

Nasional
Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Polri Dalami Video Viral Oknum Polisi Minta Durian untuk Ganti Tilang

Nasional
KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

KPI Jadikan Rekomendasi Komnas HAM sebagai Acuan Pembuatan Aturan Penanganan Perundungan dan Kekerasan Seksual

Nasional
Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Polri Belum Terima Informasi Resmi soal Reuni 212 di Masjid Az Zikra Bogor

Nasional
Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Pemerintah-DPR Didorong Kaji Ulang Isi UU Cipta Kerja, Pastikan Tak Ada yang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Komnas HAM Beberkan Proses Penyelidikan

Nasional
11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game 'Free Fire' Tersebar di Sumatera hingga Papua

11 Anak Perempuan Korban Predator Seks Lewat Game "Free Fire" Tersebar di Sumatera hingga Papua

Nasional
Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Ketua Komisi VIII Sebut Arab Saudi Prioritaskan Jemaah Indonesia untuk Berangkat Haji

Nasional
Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Selesai Resmikan Bendungan, Jokowi Ikut Tanam Padi Bareng Petani di Trenggalek

Nasional
Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Tiga Skenario Gelombang Ketiga Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Korban Predator Seksual di Game Free Fire Dipaksa Video Call Seks dengan Imbalan Diamond

Nasional
KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

KPK: 6.310 Barang Gratifikasi Jadi Milik Negara, Nilainya Rp 171 Miliar

Nasional
Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Jokowi: Stok Beras Baik, Kita Belum Impor Sama Sekali

Nasional
Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' oleh Anggota DPR

Menag Yaqut Dicecar soal Pernyataan "Kemenag Hadiah untuk NU" oleh Anggota DPR

Nasional
Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Saksi Komnas HAM: 4 Laskar FPI Dibunuh di Luar Proses Hukum, Aparat Tidak Berupaya Mencegah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.