Tiga Hal yang Jadi Sorotan dalam Revisi UU Pilkada

3. Sanksi untuk parpol

Sanksi untuk parpol ini baru muncul dalam draf revisi UU Pilkada yang diajukan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya calon tunggal yang sempat terjadi di sejumlah daerah pada pilkada serentak 2015 lalu.

Pemerintah menambah satu ayat dalam Pasal 40 UU Pilkada yang mengatur bahwa dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik memenuhi ketentuan namun tidak mengusulkan pasangan calon, maka parpol atau gabungan parpol tersebut tidak boleh mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

(Baca: JK: Perlu Revisi UU untuk Beri Sanksi Parpol Tak Ajukan Calon di Pilkada)

Lima fraksi yakni Demokrat, PAN, PPP dan Nasdem menolak aturan itu dan meminta pasal tersebut dihapuskan. Sanksi itu dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan dalam berdemokrasi bagi parpol untuk menentukan atau tidak menentukan pilihannya.

Fraksi yang menolak juga menganggap sanksi itu tidak lagi relevan setelah munculnya putusan MK yang membolehkan calon tunggal.

Tanggapan Mendagri

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan), di Balai Kota, Senin (21/3/2016).

Sebab, syarat bagi calon independen sebelumnya sudah diringankan oleh Mahkamah Konstitusi.

"Saya khawatir kalau ada yang menggugat, judicial review ke MK, itu akan dikembalikan lagi," kata Tjahjo usai rapat pekan lalu.

Tjahjo menghargai sikap fraksi yang menginginkan syarat calon independen diperberat.

Menurut dia, perbedaan pandangan ini akan didiskusikan lagi dalam rapat-rapat berikutnya.

(Baca: Istana Tak Mau Revisi UU Pilkada untuk Halangi Calon Independen)

Sementara terkait kewajiban Mundur bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD, Mendagri menganggap hal tersebut juga masih bisa didiskusikan.

Jika keinginan sejumlah fraksi itu disetujui, maka aturan yang sama juga harus berlaku bagi penyelenggara negara seperti anggota TNI, Polri, PNS, pegawai BUMN, hingga calon petahana.

"Kalau memang harus cuti ya cuti semua. Kalau semua berhenti ya semua diberhentikan," ucap Politisi PDI-P ini.

Adapun terkait sanksi bagi parpol yang tak mengusung calon, juga masih bisa berubah tergantung pembahasan.

(Baca: Dikritik, Draf RUU Pilkada Perbolehkan Pencalonan TNI/Polri Tanpa Perlu Mengundurkan Diri)

Di satu sisi, Mendagri mengakui bahwa parpol boleh saja mempunyai strategi untuk tidak mengusung calon di daerah tertentu. Tetapi, harus diingat pula bahwa parpol itu adalah mempersiapkan kader baik di tingkat eksekutif dan legislatif, pusat maupun daerah.

"Harusnya partai harus siap.Kalau soal sanksi ya mari kita bahas karena ini menyangkut strategi dan lain sebagainya," ucap dia.

Selain tiga hal diatas, menurut Mendagri, masih ada sejumlah poin krusial lain. Misalnya, mengenai calon yang kalah harus memiliki ambang batas perolehan suara dua persen saat ingin menggugat ke MK.

Politik uang juga menjadi sorotan, apakah calon perlu digugurkan apabila terbukti melakukan praktik politik uang. "Ada 12 item yg akan kami perdalam lagi," ujar Tjahjo.