RUU Penyiaran Perkecil Peran KPI

Kompas.com - 22/04/2016, 03:00 WIB
Logo Komisi Penyiaran Indonesia. -Logo Komisi Penyiaran Indonesia.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) Muhamad Heychael menilai rancangan Undang-undang Penyiaran mempersempit kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Ada upaya buat KPI semakin kecil, pemerintah semakin besar porsinya. KPI dibuat hanya mengurusi isi siaran," kata Heychael.

Menurut Heychael, dalam RUU Penyiaran yang baru, kewenangan perijinan, kelembagaan, dan infrastruktur penyiaran akan berada di bawah kendali pemerintah.

(Baca: Ade Armando Curiga RUU Penyiaran Sarat Kepentingan Pemodal)

Sementara bagi KPI yang hanya mengurus isi siaran, justru akan menjatuhkan wibawa itu.

"Kalau (KPI) yang mengurus izin, swasta segan. Kalau segan mau diatur," ungkapnya.

Heychael menambahkan, menguatnya peran negara akan memberi kemungkinan kembali pada era Orde Baru.

"Kami kan punya pengalaman bagaimana pemerintah mengurus media selama 32 tahun. Justru dibuat KPI tahun 2002 karena kami ingin publik yang mengatur," tuturnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X