Porsi Iklan 40 Persen Tiap Jam Tayang dalam RUU Penyiaran Dinilai Tak Rasional

Kompas.com - 21/04/2016, 22:27 WIB
Seorang warga melalui tembok yang dihiasi mural tentang program televisi di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan survei Komisi Penyiaran Indonesia periode September-Oktober 2015, sebagian besar tayangan jenis film televisi (FTV), sinetron, dan acara puspa ragam (variety show) hanya mendapat skor 2,56 hingga 2,96, jauh di bawah nilai standar minimal untuk acara, yaitu 4. KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRISeorang warga melalui tembok yang dihiasi mural tentang program televisi di Jalan Perjuangan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan survei Komisi Penyiaran Indonesia periode September-Oktober 2015, sebagian besar tayangan jenis film televisi (FTV), sinetron, dan acara puspa ragam (variety show) hanya mendapat skor 2,56 hingga 2,96, jauh di bawah nilai standar minimal untuk acara, yaitu 4.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai porsi iklan yang lebih besar dalam rancangan Undang-Undang Penyiaran tidak rasional.

Pasal 150 draf RUU Penyiaaran menyebutkan bahwa waktu siaran iklan spot paling tinggi 40 persen dari setiap waktu tayang program.

"Tidak rasional. Coba bayangkan, 40 persen berarti 24 menit dari tayangan satu jam. Itu hanya commercial break, belum lagi addlips. Apa mau bikin tivi belanja," kata Heychael dalam diskusi di Jakarta, Kamis (21/4/2016).

Heychael menyebut, tidak ada pengaturan program siar yang mendapat porsi iklan. Menurut dia, iklan bisa masuk ke semua jenis program siar.

Heychael berpendapat, dengan porsi iklan seperti itu, Indonesia mengalami kemunduran.

"Sementara negara lain sudah progress. Swedia melarang tayangan iklan bagi acara anak karena mengenalkan perilaku konsumtif. Kita malah buat pengaturan mendorong iklan," ucap salah satu anggota Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) itu.

Heychael menegaskan tidak menolak adanya iklan. Menurut dia, televisi tetap memerlukan iklan agar kegiatan operasional tetap berjalan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tapi yang wajar saja, yang tidak ganggu kenyamanan tapi televisi tetap hidup," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.