Ratusan Perda Hambat Investasi, Pemda Terlalu "Kreatif" dan Kurang Komunikasi

Kompas.com - 21/04/2016, 11:31 WIB
KOMPAS.com Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan antara lain akibat banyaknya perda yang tumpang tindih. Pemicunya karena kepentingan daerah yang ingin meningkatkan pendapatan asli daerah dan terputusnya komunikasi pemerintah pusat-daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, 920 perda akan dibatalkan.

Semestinya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bisa bekerja sama memantau sejak rancangan peraturan daerah dibahas DPRD dan pemerintah daerah.

"Paling banyak terjadi, pemda mempunyai kepentingan sendiri sehingga menginterpretasikan aturan sesuai kepentingan sendiri. Meskipun sudah ada pembatasan untuk pajak dan restribusi yang bisa dipungut pemda, daerah tetap ingin menciptakan penghasilan yang lebih besar," tutur pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, saat dihubungi dari Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senada dengan Feri, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, pemda terlalu "kreatif" dalam menciptakan pungutan-pungutan.

Beberapa penyebab lain disebutkan Feri seperti disharmonisasi peraturan perundangan yang ada di pusat, informasi terkait peraturan perundangan yang tak sampai ke daerah, atau komunikasi yang terputus antara pusat-daerah.

Akhir pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, 920 perda akan dibatalkan. Aturan-aturan ini terdiri atas 105 peraturan/keputusan Mendagri, 140 perda provinsi dan peraturan gubernur, serta 675 perda kabupetan/kota dan peraturan bupati/wali kota.

Perda-perda bermasalah ini dinilai menghambat iklim investasi serta menciptakan intoleransi dan diskriminasi.

Dalam catatan Kompas, sepanjang 2002-2009, pemerintah pusat pernah membatalkan 1.878 perda. Tahun 2010, sebanyak 407 perda dikembalikan kepada pemda, dan tahun 2012, 824 perda diklarifikasi.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengatakan, pemantauan sebagai antisipasi berulangnya kemunculan perda-perda bermasalah masih berlangsung.

Dorongan perbaikan salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi nasional kepala biro hukum se-Indonesia yang dilangsungkan awal pekan ini. "Setiap daerah pun diminta aktif menginventarisasi, mengkaji, dan membahas mana saja aturan yang harus dihapus," katanya.

Sigit pun mengakui perlu ada lebih banyak komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih kurang.

Padahal, Kemendagri membuka diri kepada DPRD maupun pemda yang berkonsultasi atas raperda yang sedang dibahas. Selain itu, kualitas biro hukum di daerah sangat beragam.

Tak hanya itu, Feri menambahkan, ketika kepentingan mendominasi, adakalanya akademisi atau pusat studi hukum diminta membuatkan naskah akademik untuk draf raperda yang sudah ada.

Proses pembuatan naskah akademik bukan menjadi dasar pemikiran yang mendahului penulisan draf raperda, melainkan dibalik. Naskah akademik pun hanya menjadi semacam "pembenaran" atas kepentingan elite lokal.

"Kami pernah diminta membuatkan naskah akademik untuk raperda yang sudah ada dan kami tolak tentunya. Tetapi, mungkin, ada akademisi yang mau mengikuti kepentingan politisi," tutur Feri yang juga aktif di Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas.

Menanggapi hal ini, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, kendati ada asas otonomi, semestinya perda disusun oleh pemda dan DPRD untuk kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut. Jadi, perda tidak asal diputuskan dan harus ada kajiannya. Dengan demikian, seharusnya perda tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

Feri menambahkan, pemerintah pusat baik Kemendagri maupun Kementerian Hukum dan HAM semestinya berkoordinasi untuk mengantisipasi berulangnya kehadiran perda-perda bermasalah ini.

Sesuai tugas dan fungsi masing-masing, Kemendagri dan Kemenkumham bisa mengawasi pembahasan rancangan-rancangan perda di berbagai wilayah. Jadi, pemerintah pusat tak hanya pasif menunggu laporan atau konsultasi dari pemda.



EditorAmir Sodikin

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X