Ratusan Perda Hambat Investasi, Pemda Terlalu "Kreatif" dan Kurang Komunikasi

Kompas.com - 21/04/2016, 11:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS.comIlustrasi
Penulis Nina Susilo
|
EditorAmir Sodikin

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan antara lain akibat banyaknya perda yang tumpang tindih. Pemicunya karena kepentingan daerah yang ingin meningkatkan pendapatan asli daerah dan terputusnya komunikasi pemerintah pusat-daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, 920 perda akan dibatalkan.

Semestinya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bisa bekerja sama memantau sejak rancangan peraturan daerah dibahas DPRD dan pemerintah daerah.

"Paling banyak terjadi, pemda mempunyai kepentingan sendiri sehingga menginterpretasikan aturan sesuai kepentingan sendiri. Meskipun sudah ada pembatasan untuk pajak dan restribusi yang bisa dipungut pemda, daerah tetap ingin menciptakan penghasilan yang lebih besar," tutur pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, saat dihubungi dari Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senada dengan Feri, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, pemda terlalu "kreatif" dalam menciptakan pungutan-pungutan.

Beberapa penyebab lain disebutkan Feri seperti disharmonisasi peraturan perundangan yang ada di pusat, informasi terkait peraturan perundangan yang tak sampai ke daerah, atau komunikasi yang terputus antara pusat-daerah.

Akhir pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, 920 perda akan dibatalkan. Aturan-aturan ini terdiri atas 105 peraturan/keputusan Mendagri, 140 perda provinsi dan peraturan gubernur, serta 675 perda kabupetan/kota dan peraturan bupati/wali kota.

Perda-perda bermasalah ini dinilai menghambat iklim investasi serta menciptakan intoleransi dan diskriminasi.

Dalam catatan Kompas, sepanjang 2002-2009, pemerintah pusat pernah membatalkan 1.878 perda. Tahun 2010, sebanyak 407 perda dikembalikan kepada pemda, dan tahun 2012, 824 perda diklarifikasi.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Sumarsono mengatakan, pemantauan sebagai antisipasi berulangnya kemunculan perda-perda bermasalah masih berlangsung.

Dorongan perbaikan salah satunya dilakukan melalui rapat koordinasi nasional kepala biro hukum se-Indonesia yang dilangsungkan awal pekan ini. "Setiap daerah pun diminta aktif menginventarisasi, mengkaji, dan membahas mana saja aturan yang harus dihapus," katanya.

Sigit pun mengakui perlu ada lebih banyak komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih kurang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X