Kompas.com - 21/04/2016, 05:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Umar Arsal menolak pernyataan pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo lebih baik dan berhasil dibanding Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Anggota Komisi V DPR RI itu mengaku heran atas dasar apa J Kristiadi membandingkan kinerja SBY dan Jokowi.

"Kami sebagai kader Partai Demokrat tidak mengerti atas dasar apa pengamat tersebut membandingkan SBY dengan Jokowi. Tentunya 10 tahun Pak SBY memimpin sudah banyak dirasakan oleh rakyat, itu sudah terbukti rakyat merindukan kepemimpinan SBY," kata Umar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/4/2016).

Umar menilai, apa yang dilakukan Jokowi saat ini hanya melanjutkan saja dari kerja SBY. Termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang kerap dibangga-banggakan oleh pemerintah.

(baca: SBY: Saya Tak Menyalahkan Jokowi, Memang Tak Gampang Jadi Presiden)

"Presiden Jokowi hanya meresmikan saja dan gunting pita, semua pembangunan dilakukan era pemerintahan SBY. Yang baru hanya program jalan kereta Jakarta-Bandung itu saja masih jadi polemik," ujar Umar.

Pengurus Harian DPP Partai Demokrat ini menilai, J Kristiadi terkesan mengadu domba SBY dan Jokowi. Di sisi lain, dia menilai, J Kristiadi ingin mencari perhatian Jokowi. (baca: PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY)

Kendati demikian, dia percaya pernyataan yang dilontarkan Kristiadi tersebut tidak membuat hubungan Ketua Umum Partai Demokrat dengan Jokowi jadi rengang.

"SBY berpolitik selalu santun dan sopan, jadi biarkan rakyat yang menilai dan merasakan capaian yang dilakukan selama 10 tahun. Pak SBY selalu menginstruksikan kadernya selalu mendukung pemerintah Jokowi bilamana baik untuk rakyat," ujar Umar.

Umar pun menjabarkan sejumlah Prestasi SBY selama 10 tahun memimpin. Misalnya pendapatan per kapita pada 2004 hanya sebesar 1188 Dollar AS dan melonjak menjadi 3499 Dollar AS pada 2013.

(baca: SBY: Pak Jokowi, Jangan Mau Kita Diadu Domba)

Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,23 persen, tertinggi kedua setelah Tiongkok. Dalam segi pembangunan, laju jalan nasional meningkat hingga 38.570 kilometer.

"Jadi saya rasa J Kristiadi terlalu berlebihan dan mengada-ngada. Terkesan ingin cari sensasi dan perhatian posisi dari Jokowi," katanya.

J Kristiadi sebelumnya menilai, kepemimpinan Jokowi masih lebih baik dibandingkan SBY. (baca: Kristiadi: SBY Enggak Sebanding dengan Jokowi)

"Jangan sebut-sebut dia. Dia enggak sebanding dengan Jokowi. Itu menurut saya," ujar dia di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng, Jakarta, Minggu (17/4/2016).  

Hal pertama dalam hal pembangunan infrastruktur. Belum dua tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi dinilai sudah mengebut proyek infrastruktur di pelosok Indonesia.   

"Sepuluh tahun, dia (SBY) enggak ngapa-ngapain. Ya coba, berapa jalan tol yang dia bangun? Ya dia memang hebat, gagah, santun. Tapi enggaklah, ya," ujar Kristiadi.

Kompas TV SBY "Sentil" Jokowi soal Kabinet?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.