Kompas.com - 20/04/2016, 21:02 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin mengaku keberatan jika sumbangan yang harus diserahkan oleh calon pemimpin dalam penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa senilai Rp 20 miliar.

"Kalau saya, menyatakan tidak bisa dan tidak akan mau memenuhi sumbangan Rp 20 miliar. Karena menurut saya, terlalu besar dan terlalu mahal," ujar Mahyudin, di Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Menurut Mahyudin, penyelenggaraan munas tidak harus dengan dana yang fantastis. Meskipun, dalam penyelenggaraannya nanti akan banyak penyederhanaan.

"Ya kalau di bawah Rp 3 miliar, kami siap lah. Maksimal segitu. Kalau Rp 20 M kami enggak kuat, yang penting aman bagi semua," kata dia.

"Dan saya berharap munas dapat lebih disederhanakan agar tidak timbul biaya tinggi dalam penyelenggaraan munasnya," tambah Mahyudin.

Meskipun demikian, dirinya tetap akan memberikan kontribusi demi menyukseskan penyelenggaraan munaslub yang selalu ditunda.

"Saya juga akan siap berkontribusi sebagai kader, terutama sebagai kader yang duduk di jabatan politik tentu saya juga ikut berkontribusi untuk pembiayaan pelaksanaan munas," kata dia.

Komite Etik munas Partai Golkar telah merancang sejumlah cara agar penyelenggaran munas dapat berlangsung bersih. Salah satunya yakni, menarik dana dari setiap kandidat calon ketua umum yang akan maju.

Menurut Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar, Zainuddin Amali, wacana penarikan itu digagas untuk menghindari terjadinya praktik jual beli suara yang dilakukan calon ketua umum kepada pemilik suara.

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah di-pool-kan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali di Kompleks Parlemen, Selasa (12 April 2016).

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga menjelaskan, setoran Rp 20 miliar itu adalah dana gotong royong. Dana tersebut nantinya akan kembali lagi ke partai dan dimanfaatkan partai.

(Baca: Aburizal Bakrie Sebut Setoran Rp 20 Miliar Akan Dijadikan Dana Gotong Royong)

Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

Nasional
Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

Nasional
Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

Nasional
Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

Nasional
Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

Nasional
Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

Nasional
Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

Nasional
Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

Nasional
Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

Nasional
Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

Nasional
Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Bawaslu Sebut 275 Pengawas Pemilu Dicatut Namanya Jadi Anggota Parpol untuk Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Jokowi Sampaikan Dua Pidato Kenegaraan Besok, Bisa Disaksikan Masyarakat

Nasional
Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Kasus Munir

Komnas HAM Dinilai Lamban Bentuk Tim Ad Hoc Terkait Kasus Munir

Nasional
Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi 'Queen Maker' pada Pilpres 2024

Gembleng Capres PDI-P, Megawati Disebut Hendak Jadi "Queen Maker" pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.