Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: BPK Pertanggungjawabkan Hasil Audit Sumber Waras

Kompas.com - 20/04/2016, 20:33 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu Kepala Badan Pengawas Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Usai pertemuan, Kalla mengaku membicarakan sejumlah hal.

Saat ditanya apakah pertemuan itu membahas persoalan audit BPK terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Kalla mengatakan, BPK tetap yakin dengan hasil auditnya.

"Ya (BPK) tetap pada pendirian sesuai dengan hasil audit, dan dia pertanggungjawabkan hasil auditnya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 191 miliar. (Baca: Indikasi Kerugian Negara Rp 191 Miliar oleh BPK, Ini Hitungannya)

Temuan tertera dari hasil audit BPK terhadap pembelian sebagian lahan rumah sakit itu pada APBD Perubahan 2014.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai ada perbedaan peraturan yang dipakai antara dirinya dan BPK dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Ahok mengungkapkan, dirinya memakai aturan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Aturan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sementara itu, BPK memakai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Perbedaan peraturan tersebut diprotes Ahok karena menghasilkan selisih audit dalam pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Saya juga protes selisih audit. BPK mengatakan, ini melanggar prosedur karena dia memaksa menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Harus bentuk tim sosialisasi, kajian, baru beli, dan harus gunakan NJOP (nilai jual obyek pajak)," kata Ahok.

(Baca: Audit BPK soal Sumber Waras yang Buat Ahok Uring-uringan)

Sementara itu, Ketua BPK Harry Azhar menyebut, pembayaran pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menggunakan cek.

"Cek tunai sebesar Rp 755,69 miliar. Namanya cek, ini kertas dibawa-bawa, apa itu lazim? Kenapa tidak ditransfer saja?" kata Harry.

(Baca: Ketua BPK: Pembelian Lahan Sumber Waras Gunakan Cek, Tak Lazim)

Sistem pembayaran melalui cek tunai ini, kata dia, sama seperti pembayaran uang tunai.

Caranya dengan mencairkan cek tersebut di bank dan kemudian ditransfer ke rekening pihak ketiga, dalam hal ini Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW).

Harry juga menyoroti waktu transaksi pembayaran yang dilakukan pada 31 Desember 2014 pukul 19.49. Ia menyebut, tidak ada bank yang buka hingga waktu tersebut.

Kompas TV Perlukah DPR Ikut Urusi Kasus Sumber Waras? (Bag. 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'One Way' Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

"One Way" Dihentikan, Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Jakarta Cikampek Normal 2 Arah

Nasional
Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Kemenag Terbitkan Edaran Minta Penghulu dan Penyuluh Agama Dukung 4 Program Prioritas Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tersangka Dugaan Korupsi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Karutan yang Jadi Tersangka Pungli

Nasional
PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

PDI-P Larang Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut, Airlangga: Kan Sudah Dapat Surat Tugas dari Golkar

Nasional
Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Tak Terima Jadi Tersangka Pungli, Karutan KPK Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

Nasional
Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Soal Maju Pilkada 2024 atau Tidak, Kaesang: Maunya Apa?

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Tim Anies-Muhaimin Serahkan Kesimpulan Sidang MK Siang Hari Ini

Nasional
Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Evaluasi Awal Manajemen Mudik 2024

Nasional
Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Airlangga Sebut Surya Paloh Berencana Hadiri Halalbihalal Golkar, tapi Tidak Jadi

Nasional
Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir 'Travel Gelap' Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Kesimpulan Polisi soal Kecelakaan Km 58: Sopir "Travel Gelap" Gran Max Kelelahan Mengemudi 4 Hari Nonsetop

Nasional
Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Kasus Cekcok Pengendara Mengaku Adik Jenderal Berbuntut Panjang, Pemilik Pelat Dinas Asli Buka Suara

Nasional
Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Hari Ini, Semua Pihak Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 ke MK

Nasional
Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Korlantas Kerahkan Tim Urai Jual BBM, Bantu Pemudik yang Kehabisan Bensin

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com