Kompas.com - 20/04/2016, 13:42 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016). KOMPAS/KRIS R MADAMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Luhut Binsar Panjaitan menolak jika mantan narapidana bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah.

"Saya tidak setuju mantan narapidana bisa jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin bersihkan diri dulu. Tapi tidak bersih 100% lah, kalau itu di surga saja sana. Bersih pada koridornya," kata Luhut di Depok, Rabu (20/4/2016).

Luhut menyayangkan jika ada aturan yang memperbolehkan mantan narapidana bisa mengikuti Pilkada.

"Saya menyayangkan kenapa peraturan seperti itu bisa keluar. Apa yang mereka pikirkan ya sampai aturan itu ada," ucap Luhut.

KPU sebelumnya melakukan uji publik terkait rancangan PKPU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, Senin (18/4/2016).

(baca: PPP Tolak Aturan KPU Perbolehkan Mantan Narapidana Ikut dalam Pilkada)

Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf F2 disebutkan bahwa bakal calon tidak sedang menjalani pembebasan bersyarat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada.

(baca: MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

Menurut MK, mantan napi bisa ikut Pilkada asal secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

MK menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memillih mantan narapidana atau tidak.

Kompas TV KPU ajukan poin rekruitment terbuka bagi petugas Ad Hoc dalam revisi UU Pilkada - Satu Meja

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 5.466 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

UPDATE: Bertambah 261, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.076

Nasional
Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Ketua DPR: PPKM yang Disesuaikan Kondisi Daerah Memenuhi Asas Keadilan

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Panglima TNI Perintahkan Oknum Prajurit Raider yang Pukuli Polwan di Palangkaraya Diproses Hukum

Nasional
Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Hadapi Omicron, Semua Negara Diimbau Gencarkan 3 Langkah Antisipatif

Nasional
Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Tim DVI Polri Terima 30 Jenazah Akibat Erupsi Semeru, 10 Korban Telah Diidentifikasi

Nasional
Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Menteri PPPA: Partisipasi Aktif Perempuan dalam Ekonomi Akan Menaikkan Pendapatan Negara

Nasional
Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Bisa Selesai Kurang dari 2 Tahun, jika...

Nasional
Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Cegah Sunat Perempuan, Kementerian PPPA Susun Peta Jalan dan Rencana Aksi

Nasional
Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nilai Penangkapan Tak Bikin Jera, Wakil Ketua KPK: Ada Daerah yang Bupatinya 3 Kali Tertangkap

Nasional
12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.