Kompas.com - 20/04/2016, 13:42 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016). KOMPAS/KRIS R MADAMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Luhut Binsar Panjaitan menolak jika mantan narapidana bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah.

"Saya tidak setuju mantan narapidana bisa jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin bersihkan diri dulu. Tapi tidak bersih 100% lah, kalau itu di surga saja sana. Bersih pada koridornya," kata Luhut di Depok, Rabu (20/4/2016).

Luhut menyayangkan jika ada aturan yang memperbolehkan mantan narapidana bisa mengikuti Pilkada.

"Saya menyayangkan kenapa peraturan seperti itu bisa keluar. Apa yang mereka pikirkan ya sampai aturan itu ada," ucap Luhut.

KPU sebelumnya melakukan uji publik terkait rancangan PKPU nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, Senin (18/4/2016).

(baca: PPP Tolak Aturan KPU Perbolehkan Mantan Narapidana Ikut dalam Pilkada)

Di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf F2 disebutkan bahwa bakal calon tidak sedang menjalani pembebasan bersyarat.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya sudah menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada.

(baca: MK Anulir Larangan Mantan Narapidana Ikut Pilkada)

MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

Menurut MK, mantan napi bisa ikut Pilkada asal secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

MK menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memillih mantan narapidana atau tidak.

Kompas TV KPU ajukan poin rekruitment terbuka bagi petugas Ad Hoc dalam revisi UU Pilkada - Satu Meja

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Korupsi di Lembaga Peradilan, Pukat UGM: Karena Keserakahan

Nasional
Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Suharso Monoarfa Minta Kadernya Pakai Teknologi Dekati Pemilih Muda

Nasional
Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Jakarta, Jabar, Banten, Jatim, Bali Sumbang Kasus Covid-19 Harian Terbanyak

Nasional
UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

UPDATE: Tambah 281.161 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 1,65 Persen

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

UPDATE 22 Januari 2022: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 59,43 Persen dari Target

Nasional
Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Temui Warga Tergusur di Tanjung Priok, Giring Singgung Proyek Firaun

Nasional
Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Tingginya Penambahan Covid-19 dalam 3 Hari, Terbaru 3.205 Kasus

Nasional
Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Kemenkes: Dua Pasien Omicron yang Meninggal Dunia Punya Komorbid

Nasional
BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

BREAKING NEWS: 2 Pasien Covid-19 Varian Omicron Meninggal Dunia

Nasional
UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 16.692 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Duduk Perkara Dugaan Suap dari Istri Bandar Narkoba yang Sebabkan Kapolrestabes Medan Dicopot

Nasional
Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Rekor Lagi, 3.205 Kasus Baru Covid-19 Dalam Sehari, Jakarta Tertinggi

Nasional
Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Jokowi: Saat Pandemi Terlihat Kita Tidak Siap, Keduluan Penyakitnya

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Januari 2022: Ada 7.612 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

UPDATE 22 Januari 2022: Tambah 627, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.122.555

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.