Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/04/2016, 10:45 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang turut campur dalam masalah pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ruhut menilai, Fadli Zon dan Gerindra ngotot mencampuri kasus ini karena ingin balas dendam terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Saya sudah sering ingatkan Fadli Zon dan kader Gerindra, janganlah kalian ingin gunakan lembaga DPR karena mau balas dendam kalian ke Ahok, mantan kader kalian yang sudah keluar," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (20/4/2016).

Menurut Ruhut, sikap Fadli dan kader Gerindra yang terlibat dalam kasus Sumber Waras bisa dilihat jelas. Misalnya, kunjungan Fadli Zon ke Rumah Sakit Sumber Waras. (Baca: Tiba di RS Sumber Waras, Fadli Zon Langsung Lakukan Pertemuan Tertutup)

Menurut dia, Fadli sebagai Wakil Ketua DPR tak perlu melakukan kunjungan itu karena masih banyak hal lain yang harus diurusi.

Kompas.com/David Oliver Purba Seni (18/4/2016), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Datangi RS Sumber Waras, Jakarta.
Selain itu, panja penegakan hukum Komisi III DPR yang belakangan menyoroti kasus Sumber Waras juga dipimpin oleh Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa.

Pada Selasa (19/4/2016), Panja Komisi III sudah mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meminta penjelasan soal hasil audit terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Bahkan Fadli mendorong agar Panja ditingkatkan menjadi panitia khusus DPR untuk mengusut masalah Sumber Waras. (Baca: Fadli Zon Dorong Dibentuk Pansus Sumber Waras)

"Fadli Zon dan Gerindra-nya ini rupanya sudah dendam kesumat dengan Ahok," ucap politisi Partai Demokrat ini.

Ruhut pun meminta sembilan fraksi lainnya tidak terpengaruh dengan permainan politik yang sedang dilancarkan Gerindra ini.

Dia mengingatkan, jangan sampai lembaga DPR digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. (Baca: Soal Pembelian Lahan Sumber Waras, Dinkes DKI Mentahkan Temuan BPK)

"DPR bukan Gerindra saja, ada sembilan fraksi lain," ucap Ruhut.

KPK tengah menyelidiki ada atau tidaknya tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.

Penyelidik KPK masih melakukan investigasi terhadap hasil audit BPK. (Baca: KPK Akan Umumkan Hasil Penyelidikan soal Kasus Sumber Waras)

Salah satunya, KPK membandingkan hasil audit tersebut dengan keterangan yang diberikan  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Ahok sudah dimintai keterangan selama 12 jam terkait masalah itu.

BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar. (Baca: Mendagri Tegur Ahok yang Sebut BPK "Ngaco")

Sebaliknya, Ahok menganggap tidak ada pelanggaran. Ahok merasa senang KPK mengusut masalah lahan Sumber Waras sehingga akan ada kepastian.

Kompas TV Ini Kata Fadli Zon usai Datangi Sumber Waras
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Perwakilan Nasdem Tak Hadir Saat PKS Sampaikan Dukungan Anies Capres

Nasional
BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

BPKH: Tak Sepeser Pun Dana Haji untuk Biayai Infrastruktur

Nasional
Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Jaksa Akui Situasi Bharada E Timbulkan Dilema Yuridis

Nasional
Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Menteri PAN-RB: Pemda Tak Harus Sering ke Jakarta untuk Bahas Program

Nasional
Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Komnas HAM Selesai Selidiki Tragedi Kanjuruhan, Berikut Rekomendasinya...

Nasional
Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Hakim Enny Tegaskan Akan Kerja Independen Saat Jadi Anggota MKMK

Nasional
PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

PKS: Sekber Pendukung Anies Baswedan Dibahas Usai Deklarasi Bersama

Nasional
Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Penderita Kaki Gajah Capai 8.635 Orang pada 2022

Nasional
Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Resmi Beri Dukungan, PKS Juga Serahkan Penentuan Cawapres pada Anies

Nasional
Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Pimpinan PKS-Nasdem-Demokrat Bakal Segera Tandatangani Nota Kerja Sama Koalisi Perubahan

Nasional
Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Sudirman Said: Anies Bakal Capres Pertama yang Dapat Cukup Dukungan Resmi

Nasional
Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Kemenag Sebut Biaya Haji Rp 98 Juta Sudah Hitung Penurunan Biaya Masyair 30 Persen

Nasional
UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

UPDATE 30 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 183, Totalnya Jadi 6.729.756

Nasional
Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Berbelit-belit Jadi Alasan yang Perberat Tuntutan Terdakwa Kasus Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Capres, Akhiri Spekulasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.