Simposium Nasional Tragedi 1965: Sebuah Jalan Menuju Rekonsiliasi

Kesepakatan rekonsiliasi

Menuju Rekonsiliasi Nasional Sementara itu, dalam refleksinya di akhir simposium, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Sidarto Danusubroto, berharap Simposium Nasional tersebut bisa menjadi sebuah langkah awal bagi penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan.

Ia menyepakati beberapa prinsip-prinsip penyelesaian seperti pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan jaminan atas ketidakberulangan yang mengemuka dalam simposium.

Semuanya itu, kata Sidarto, agar terjadi sebuah rekonsiliasi nasional di antara para pelaku sejarah. Pelaksanaan berbagai pandangan itu akan mempertimbangkan kondisi sosial, politik, hukum, dan budaya Indonesia.

Sidarto juga berharap dari hasil simposium akan muncul rekomendasi pemenuhan hak rehabilitasi umum bagi para korban pelanggaran HAM dalam konteks pengembalian hak-hak sipil dan hak-hak kewarganegaraan sepenuhnya, tanpa stigma dan diskriminasi sesuai yang telah direkomendasikan oleh Mahkamah Agung, DPR RI dan Komnas HAM.

(Baca: Imam Aziz: Tidak Pernah Ada Perintah dari Kiai NU Untuk Bunuh Warga PKI)

"Rumusan lengkap yang menjadi rekomendasi bagi pemerintah dari simposium ini akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim perumus," ungkapya.

Konsep rekonsiliasi yang sebelumnya pernah diwacanakan oleh pemerintah, dinilai masih menjadi opsi yang paling mungkin dilakukan untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM, khususnya Tragedi 1965.

Ketua Panitia Pengarah Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Agus Widjojo, mengatakan bahwa rekonsiliasi sebagai opsi bisa mencairkan batas-batas pemikiran masyarakat terhadap peristiwa masa lalu dan meninggalkan dendam.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan, konsep rekonsiliasi bisa dimulai dengan upaya pengungkapan kebenaran. Dari upaya itu masyarakat bisa mendapatkan fakta penting seperti penyalahgunaan kewenangan oleh aparat keamanan, pelaku, dan korban.

(Baca: Kisah Sumini, Seorang Guru yang Dicap Komunis)

Menurutnya, proses pengungkapan kebenaran tidak harus dilakukan melalui proses pengadilan, karena ia menilai konsep rekonsiliasi sudah mencakup segala tuntutan yang diinginkan oleh korban, seperti hak kebenaran, hak rehabilitasi dan hak reparasi.

"Dalam konsep rekonsiliasi akan lebih komprehensif daripada melalui pengadilan. Semua komponen yg dituntut ada semua, hak reparasi dan rehabilitasi ada di situ. Tidak harus lewat pengadilan, tetap memberikan keadilan," ungkapnya.

Selain itu, menurut Agus, penyelesaian melalui jalur rekonsiliasi akan membawa dampak positif bagi kerja-kerja pemerintah ke depannya.

Pengungkapan kebenaran melalui rekonsiliasi akan mampu memaksa seluruh lembaga negara menjadi lebih akuntabel. Selain itu Agus memandang perlunya reformasi kelembagaan agar kejadian serupa tidak terulang.

(Baca: Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang)

"Perlu ada akuntabilitas kekuasaan agar tidak sewenang. Harus ada reformasi kelembagaan agar tidak terulang. Hal tersebut bisa dicapai melalui rekonsiliasi," kata Agus.

Ia pun menuturkan, keberhasilan proses rekonsiliasi mengharuskan adanya kesepakatan dan kemauan pihak yang bertikai untuk berdamai dengan masa lalu.

Rekonsiliasi tidak bisa dibangun atas pendekatan hitam putih. Ada kebutuhan untuk saling percaya yang ditunjukkan.

"Kalau kita tergelincir ke arah yudisial akan sulit untuk selesai. Dalam rekonsiliasi kita harus memutus masa lalu. Berdamai dengan diri sendiri. Kalau masih berputar dalam penyelesaian pengadilan, tidak akan selesai," ucap Agus.