Kompas.com - 19/04/2016, 19:05 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas kasus suap yang menjerat mantan kader partainya, Mohamad Sanusi.

Dia meyakini, Ketua Komisi D DPRD DKI itu tidak bermain sendirian dalam menerima suap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Pertanyaan hari ini apakah KPK itu benar? Kalau benar tidak mungkin Sanusi berjalan korupsi sendirian. Pasti ada tiga pihak, eksekutif, legislatif, pengusaha," kata Desmond pada saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Sementara itu, sejauh ini, lanjut Desmond, KPK baru menetapkan Sanusi dan pemberi suap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja sebagai tersangka.

(baca: Kata Fadli Zon, Duit yang Diterima Sanusi Bukan untuk Mahar Jadi Cagub DKI)

Belum ada pihak eksekutif yang dijerat KPK. Padahal, pembahasan raperda juga melibatkan pemerintah.

"Biar KPK yang mengusutnya. Jangan pilih-pilih kasih. Intinya tinggal KPK berjalan di jalan yang benar atau tidak," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Desmond pun tidak mempermasalahkan jika KPK nantinya menjerat kader lain Gerindra di DPRD DKI Jakarta. Hal yang terpenting, KPK bisa mengusut kasus ini secara adil.

"Bagi kita, siapa pun anggota Gerindra, silakan diproses kalau memang benar. Seperti Sanusi, dia mundur sebelum dipecat dan minta maaf ke Pak Prabowo. Ini kader yang baik," ucap Desmond.

Dalam operasi tangkap tangan dalam kasus ini, KPK menyita uang tunai sebesar Rp 1,1 miliar yang diterima Sanusi sebanyak dua kali.

Uang suap dari PT APL itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara serta revisi Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz sebelumnya menilai, kasus ini pasti melibatkan banyak pihak. Ia meragukan jika Sanusi "bermain" sendirian.

(Baca: ICW: Mustahil Sanusi "Main" Sendiri)

Ia mengaku semakin yakin ada nama lain selain Sanusi yang terlibat setelah munculnya informasi pertemuan bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD DKI.

"Dalam kasus ini, mustahil Sanusi main sendiri karena sejumlah informasi sudah menemui titik terang. Misalnya, pertemuan Aguan dengan beberapa pimpinan DPRD, nah itu petunjuk awal yang mengarahkan bahwa perbuatan ini diduga melibatkan anggota DPRD lainnya," kata Donal.

(Baca: Kuasa Hukum Sanusi: Pertemuan dengan Bos Agung Sedayu atas Ajakan Taufik)

Direktur Komite Pemantau Legislatif Syamsuddin Alimsyah juga berpendapat sama bahwa Sanusi tidak mungkin bermain sendirian.

Terlebih lagi, Sanusi hanya sebagai anggota Badan Legislasi Daerah DPRD DKI Jakarta.

(Baca: "Pengusaha Bukan Orang Bodoh, 'Ngapain' Bayar Sanusi Sendirian?")

"Sanusi tidak mungkin bermain sendirian. Mekanisme pembahasan raperda ini kan ada di Balegda dan anggotanya ada 21 orang, juga harus dipahami tahapan-tahapan pembahasan ini yang boleh jadi semua tidak gratis," kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (19/4/2016).

Syamsuddin bahkan menengarai Sanusi hanya bertindak sebagai perantara antara pengusaha dan DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan, anggota Balegda berperan dalam merumuskan perda.

Kompas TV Siapa Lagi Terlibat Suap Reklamasi? Bag. 2
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perjanjian Ekstradisi Buronan RI-Singapura Segera Disahkan, KPK Harap Permudah Pencarian DPO

RUU Perjanjian Ekstradisi Buronan RI-Singapura Segera Disahkan, KPK Harap Permudah Pencarian DPO

Nasional
Ferdy Sambo Bersaksi: Diragukan Hakim, Dibantah Richard Eliezer hingga Pengacara Tak Banyak Berharap

Ferdy Sambo Bersaksi: Diragukan Hakim, Dibantah Richard Eliezer hingga Pengacara Tak Banyak Berharap

Nasional
Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Deputi KSP: Tak Ada Istilah Kecolongan

Soal Bom Bunuh Diri di Bandung, Deputi KSP: Tak Ada Istilah Kecolongan

Nasional
Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Tak Khawatir Hukuman Koruptor di KUHP Baru Lebih Ringan, Firli: Kita Punya UU Sendiri

Nasional
Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Bantah Bharada E, Ferdy Sambo Klaim Tak Janjikan Uang ke Para Bawahannya Usai Penembakan Brigadir J

Nasional
Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Marsekal Bintang 3 Turun Tangan Amankan Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Hakim Cecar Ferdy Sambo soal Main Bulu Tangkis: Keterangan Saudara Bertolak Belakang!

Nasional
Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Penahanan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Dipisah

Nasional
Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Emosi Dicecar soal Andilnya dalam Penembakan Brigadir J, Sambo: Nanti Hakim yang Nilai!

Nasional
Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Ferdy Sambo Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan Hari Ini

Nasional
Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Firli: Penyelidikan Formula E Tetap Jalan, Tak Terganggu Kekuasaan Mana Pun

Nasional
Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Kantor Polisi Kerap Jadi Sasaran Teror Bom, Ini Penyebabnya Menurut Deputi KSP

Nasional
Manifestasi Rambut Putih

Manifestasi Rambut Putih

Nasional
Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Firli Sebut Lukas Enembe Harus Dapat Rujukan RSPAD untuk Berobat ke Luar Negeri

Nasional
KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

KUHP Bahayakan Kebebasan Pers, Jurnalis Rentan Dikriminalisasi karena Buat Berita Berseri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.