LPSK: Perlu Ada Pembahasan Mendalam Soal Perlindungan "Justice Collaborator"

Kompas.com - 19/04/2016, 13:34 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai usai pemaparan laporan akhir tahun LPSK di Jakarta, Rabu (30/12/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai usai pemaparan laporan akhir tahun LPSK di Jakarta, Rabu (30/12/2015)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, sudah terjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melindungi korban dan saksi.

Namun, LPSK masih ingin mendalami lebih jauh perlindungan yang dilekatkan pada pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

"Antara LPSK dengan polisi, Kejagung, KPK dan Kemenkumham ada perarutan bersama soal justice collaborator. Untuk penerapannya harus didiskusikan lagi," ujar Haris di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Justice collaborator merupakan salah satu ruang lingkup nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan LPSK. Namun, menurut Haris, saat ini belum ada aturan paten bagaimana penerapan perlindungannya dan kesesuaiannya dalam proses hukum.

"Jadi bagaimana mendorong mereka yang terlibat dalam kejahatan mau mendukung proses penegakan hukum," kata Haris.

Haris mengakui saksi dan korban kerap diintervensi dengan ancaman fisik maupun ancaman hukum. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

"Kalau kita lihat, program perlindungan saksi dan korban usaha kita mengisi puzzle dalam sistem criminal justice yang hilang. Diharapkan proses peradilan tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa pidana," ucap dia.

Lebih lanjut, saksi dan korban kerap kali mendapat tekanan bahkan sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum. Saksi dan korban terancam dilaporkan balik dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Hal ini bisa menjadi counter dalam proses penegakan hukum kita. Saksi, korban, dan masyarakat jadi takut melapor karena takut tersandera," ujar Haris.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X