LPSK: Perlu Ada Pembahasan Mendalam Soal Perlindungan "Justice Collaborator"

Kompas.com - 19/04/2016, 13:34 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai usai pemaparan laporan akhir tahun LPSK di Jakarta, Rabu (30/12/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai usai pemaparan laporan akhir tahun LPSK di Jakarta, Rabu (30/12/2015)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, sudah terjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melindungi korban dan saksi.

Namun, LPSK masih ingin mendalami lebih jauh perlindungan yang dilekatkan pada pelaku yang bekerja sama (justice collaborator).

"Antara LPSK dengan polisi, Kejagung, KPK dan Kemenkumham ada perarutan bersama soal justice collaborator. Untuk penerapannya harus didiskusikan lagi," ujar Haris di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Justice collaborator merupakan salah satu ruang lingkup nota kesepahaman antara Kejaksaan Agung dan LPSK. Namun, menurut Haris, saat ini belum ada aturan paten bagaimana penerapan perlindungannya dan kesesuaiannya dalam proses hukum.

"Jadi bagaimana mendorong mereka yang terlibat dalam kejahatan mau mendukung proses penegakan hukum," kata Haris.

Haris mengakui saksi dan korban kerap diintervensi dengan ancaman fisik maupun ancaman hukum. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana.

"Kalau kita lihat, program perlindungan saksi dan korban usaha kita mengisi puzzle dalam sistem criminal justice yang hilang. Diharapkan proses peradilan tidak mengalami hambatan dan kesulitan dalam mengungkapkan peristiwa pidana," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, saksi dan korban kerap kali mendapat tekanan bahkan sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum. Saksi dan korban terancam dilaporkan balik dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Hal ini bisa menjadi counter dalam proses penegakan hukum kita. Saksi, korban, dan masyarakat jadi takut melapor karena takut tersandera," ujar Haris.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Kemenkes Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Testing dan Tracing

Nasional
Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Ketentuan PPKM Level 4, Pasar Rakyat Boleh Buka hingga Izin Operasi Transportasi

Nasional
Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Nasional
PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

PPKM Level 3, Pedagang Kaki Lima hingga Laundry Boleh Buka Sampai Pukul 20.00

Nasional
PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

PPKM Level 3, Resepsi Pernikahan Boleh Dihadiri Maksimal 20 Undangan

Nasional
PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

PPKM Level 3 Diterapkan di 33 Daerah Jawa-Bali, Ini Ketentuannya

Nasional
Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Luhut Ungkap Sejumlah Faktor Tingginya Angka Kematian akibat Covid-19

Nasional
Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Daftar Daerah di luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Pidato Lengkap Jokowi soal Perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Nasional
Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

Nasional
Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

Nasional
Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

Nasional
Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

Nasional
Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X