Soal Penyelamatan WNI yang Disandera, Filipina Diminta Tak Menutup Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menuturkan, Filipina seharusnya tak menutup diri untuk menerima militer Indonesia dalam upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut dia, persoalan penyanderaan sejumlah warga negara Indonesia di Filipina bukan hanya masalah Indonesia, Filipina dan Malaysia, tetapi menjadi fokus Asean.

Negara-negara Asean, kata Hidayat, seharusnya bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut. (baca: Menhan: Tebusan Satu Sandera Italia Rp 8 Miliar, WNI Rp 1,5 Miliar)

"Ini adalah Asean. Mestinya Indonesia juga bisa meyakinkan Filipina bahwa Indonesia punya kemampuan untuk menyelesaikan itu dan kita adalah Asean," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, jika militer Indonesia turut serta dalam upaya penyelamatan tersebut, Filipina seharusnya tak mengartikannya sebagai bentuk intervensi kedaulatan negara, melainkan sebagai bagian dari komitmen bersama sebagai anggota Asean.

Namun, ia sepakat dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak mau tunduk kepada perompak dengan memberikan uang tebusan. (baca: Tolak Ditekan, Menhan Sebut Pemerintah Tak Akan Bayar Tebusan)

Jika pemberian uang tebusan dibiasakan, menurut Hidayat, justru akan merendahkan martabat Indonesia.

Lebih dari itu, Hidayat mengingatkan kepada kelompok yang mengatasnamakan kelompok Abu Sayyaf tersebut untuk tak menyandera orang-orang yang tidak bersalah. Terlebih mereka mengatasnamakan kelompoknya membawa ideologi Islam.

Padahal, ia menambahkan, mereka yang disandera merupakan pekerja miskin yang bekerja ke Filipina karena posisi ekonominya sulit.

Hidayat pun meminta agar mereka segera melepaskan sandera-sandera tersebut. (baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

"Malah dijadikan sarana untuk cari duit. Secara Islam itu sangat tidak dibenarkan," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.