Kompas.com - 19/04/2016, 12:54 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberikan tausiah sebelum memimpin solat jenazah Olga Syahputra di Jalan Kresna Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (28/3/2015). Presenter Olga yang bernama asli Yoga Syahputra tersebut meninggal pada Jumat 27 Maret di Singapura karena sakit. TRIBUNNEWS.COM / DANY PERMANAWakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid memberikan tausiah sebelum memimpin solat jenazah Olga Syahputra di Jalan Kresna Raya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (28/3/2015). Presenter Olga yang bernama asli Yoga Syahputra tersebut meninggal pada Jumat 27 Maret di Singapura karena sakit.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menuturkan, Filipina seharusnya tak menutup diri untuk menerima militer Indonesia dalam upaya penyelamatan warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut dia, persoalan penyanderaan sejumlah warga negara Indonesia di Filipina bukan hanya masalah Indonesia, Filipina dan Malaysia, tetapi menjadi fokus Asean.

Negara-negara Asean, kata Hidayat, seharusnya bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut. (baca: Menhan: Tebusan Satu Sandera Italia Rp 8 Miliar, WNI Rp 1,5 Miliar)

"Ini adalah Asean. Mestinya Indonesia juga bisa meyakinkan Filipina bahwa Indonesia punya kemampuan untuk menyelesaikan itu dan kita adalah Asean," kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Menurut dia, jika militer Indonesia turut serta dalam upaya penyelamatan tersebut, Filipina seharusnya tak mengartikannya sebagai bentuk intervensi kedaulatan negara, melainkan sebagai bagian dari komitmen bersama sebagai anggota Asean.

Namun, ia sepakat dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak mau tunduk kepada perompak dengan memberikan uang tebusan. (baca: Tolak Ditekan, Menhan Sebut Pemerintah Tak Akan Bayar Tebusan)

Jika pemberian uang tebusan dibiasakan, menurut Hidayat, justru akan merendahkan martabat Indonesia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih dari itu, Hidayat mengingatkan kepada kelompok yang mengatasnamakan kelompok Abu Sayyaf tersebut untuk tak menyandera orang-orang yang tidak bersalah. Terlebih mereka mengatasnamakan kelompoknya membawa ideologi Islam.

Padahal, ia menambahkan, mereka yang disandera merupakan pekerja miskin yang bekerja ke Filipina karena posisi ekonominya sulit.

Hidayat pun meminta agar mereka segera melepaskan sandera-sandera tersebut. (baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

"Malah dijadikan sarana untuk cari duit. Secara Islam itu sangat tidak dibenarkan," tutur Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Yahya Waloni Digelar Senin Ini

Nasional
Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Anggota DPR: Nakes dan Fasilitas Kesehatan Adalah Wilayah Sakral, Terlarang Disentuh Konflik

Nasional
Komisi III Mulai Gelar 'Fit and Proper Test' Calon Hakim Agung Hari Ini

Komisi III Mulai Gelar "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung Hari Ini

Nasional
Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Cegah Siapa Pun Jadi Korban dalam Konflik Kekerasan di Papua

Nasional
Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Hari Terakhir PPKM, Ini Perkembangan Situasi Covid-19 di Indonesia

Nasional
4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

4.190.763 Kasus Covid-19 dan Target 70 Persen Vaksinasi Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Kemenkes Tegaskan Pesan Singkat Berkedok Cek Status Vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Permohonan Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

[POPULER NASIONAL] Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat | Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Jokowi Sigap Saat Jadi Saksi Nikah Influencer, Lepas Tangan soal TWK KPK

Nasional
LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

LPSK Sayangkan Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri

Nasional
Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Jokowi Sudah Terima Surat Rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman soal TWK KPK

Nasional
Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Perempuan dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024

Nasional
Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Indonesia Kembali Terima 1,1 Juta Dosis Vaksin Pfizer

Nasional
Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Ombudsman Beri Rekomendasi TWK KPK ke Presiden Sesuai Perintah UU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.