Teken MoU dengan LPSK, Jaksa Agung Sebut Saksi dan Korban Harus Bebas Intimidasi

Kompas.com - 19/04/2016, 11:59 WIB
Jaksa Agung H.M Prasetyo dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU dengan LPSK di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016). Ambaranie Nadia K.MJaksa Agung H.M Prasetyo dalam sambutannya di acara penandatanganan MoU dengan LPSK di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung H. M Prasetyo menganggap keamanan saksi dan korban merupakan hal yang penting dalam proses peradilan.

Ia memberi perhatian khusus untuk melindungi saksi dari intervensi dan ancaman. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung memperpanjang nota kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tentu tidak bisa kita pungkiri banyak dipertontonkan berbagai bentuk intervensi, ancaman, tekanan kepada saksi atau korban dalam persidangan," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Adapun ruang lingkup nota kesepahamannya yaitu perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pelanggaran HAM berat, hingga penganiayaan.

Kedua, perlindungan kepada pelapor atau whistle blower dan juga pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator.

Dalam MoU juga diatur bagaiman hak korban terpenihi dalam mendapatkan ganti rugi yang semestinya dipenuhi pelaku dan juga bantuan medis atau psikologi dari negara.

Prasetyo menganggap, nota kesepahaman ini memiliki arti penting dalam proses pidana.

"Keberadaan saksi dan korban jadi hal yang penting untum membuktikan suatu tindak pidana. Kehadiran saksi dan korban untuk memberi keterangan berkualitas tentu jadi kebutuhan utama yang harus kita wujudkan," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, seringkali upaya mengungkap pidana menemui jalan buntu karena saksi dan korban tidak bisa memberi keterangan secara bebas.

Dengan adanya MoU ini, maka Kejagung dapat memberi jaminan perlindungan yang seimbang baik untuk saksi maupun korban dan pelapor baik menyangkut keselamatan dirinya, keluarganya, maupun harta bendanya.

"Karena pentinganya perlindungan saksi dan korban maka sepantasnya kerja sama dengan LPSK perlu dilanjutkan," kata Prasetyo.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

Nasional
Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

Nasional
Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

Nasional
Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

Nasional
Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

Nasional
Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

Nasional
Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

Nasional
Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

Nasional
Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nilai Ada Kejanggalan Proyek Revitalisasi Monas, PSI Lapor ke KPK

Nasional
BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Bangun Industri Pertahanan, Jokowi Tugaskan Prabowo Gunakan Teknologi

Nasional
Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Cara Indonesia Atasi Aksi Ekstremisme Berbasis Kekerasan

Nasional
Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Polri Bantah Melakukan Kekerasan terhadap Ananda Badudu

Nasional
Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Menyelisik Keberadaan Harun Masiku...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X