Henry Yosodiningrat: UU Narkotika Mutlak Perlu Direvisi untuk Perkuat BNN

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat mengatakan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang mutlak perlu direvisi.

Alasannya, dari 155 pasal yang ada, hanya 37 pasal yang mengatur tentang kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selebihnya, kata dia, mengatur tentang kewenangan Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait masalah produksi, ketersediaan serta ekspor dan impor.

"BNN masih sangat kurang," ujar Henry saat dihubungi, Selasa (19/4/2016).

Bahkan, ia mengusulkan jika tindak pidana narkotika diatur dalam UU sendiri. Selain itu, perlu pula diperkuat dari segi penegakkan hukum.

Jika di Mabes Polri ada Direktorat Narkoba, lanjut dia, maka di Kejaksaan Agung seharusnya juga ada jaksa agung muda bidang tindak pidana narkoba. Termasuk perlu pula dibentuk peradilan narkotika.

"Harus ada. Kalau memang kita bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan bangsa ini," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Badan Legislasi DPR sebelumnya menggelar rapat dengan Kepala BNN Budi Waseso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Rapat ini khusus untuk membahas revisi UU Narkotika yang saat ini dinilai sudah tidak relevan. (baca: UU Narkotika Ingin Direvisi, Kepala BNN Soroti Kriteria Korban Narkoba)

"Sekarang narkotika berkembang dengan cepatnya, tapi UU-nya terbatas seperti itu akhirnya tidak bisa mencakup itu semua. Akhirnya ini melemahkan penegakan hukum dan melemahkan dari orang yang menyalahgunakan (narkotika), jadi dia aman," kata Budi.

Salah satu yang harus diperjelas dalam revisi UU Narkotika, menurut dia, adalah batasan antara pelaku dan korban narkotika. Menurut dia, melalui UU saat ini, banyak pelaku pemakai narkotika seolah menjadi korban.

"Kalau dia itu ada unsur paksaan, unsur intimidasi, disuruh atau dipaksa, nah itu baru korban. Kalau dia menggunakan dengan kesadaran masa dia korban," kata Budi.

Selain itu, lanjut dia, UU saat ini juga mempunyai kendala seperti pengguna yang sedang direhabilitasi tidak boleh dilakukan penanganan atau penyidikan. Menurut dia, aturan tersebut menghambat penyidikan.

"Pengguna itu dapat dari pengedar, bagaimana kita bisa tahu pengedarnya kalau tidak diawali dari pengguna? Itu kan dimulai dari pengguna, berapa lama, bagaimana cara mendapatkannya sehingga kita dapat jaringannya," ucap mantan Kabareskrim Polri itu.