Kompas.com - 19/04/2016, 09:04 WIB
Hasil survei Litbang Kompas Gunawan/KompasHasil survei Litbang Kompas
EditorSandro Gatra

Reformasi hukum di Indonesia dinilai belum berhasil. Alih-alih semakin mandiri dan berintegritas, sejumlah persoalan krusial seperti mafia peradilan dan korupsi terus terjadi dan melibatkan aparat penegak hukum negeri ini.

Mentalitas positif dan komitmen teguh menjadi kunci perbaikan yang belum digarap optimal hingga saat ini.

Hingga hari ini, hampir dua dekade sejak reformasi bergulir, kinerja aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dinilai belum optimal.

Sejumlah kasus hasil operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ternyata melibatkan aparat penegak hukum, mengindikasikan masih kuatnya mafia peradilan di negeri ini. Sejumlah kasus yang menjerat polisi, jaksa, dan hakim masih terus terjadi.

Kasus terakhir yang melibatkan aparat penegak hukum adalah kasus jaksa Devianti dan Fahri. Keduanya ditangkap pada 11 April lalu karena diduga menerima suap untuk penanganan perkara penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Subang, Jawa Barat.

Catatan keterlibatan penegak hukum, baik hakim, jaksa, maupun polisi, bisa panjang jika dirinci. Hal ini semua menguatkan tudingan publik bahwa istilah ”mafia peradilan” memang masih ada dalam institusi peradilan kita.

Gunawan/Kompas Hasil survei Litbang Kompas
Pekerjaan mengurai dan menuntaskan permasalahan di bidang hukum bukanlah perkara sederhana.

Masalah bisa timbul mulai dari hadirnya kepentingan pihak tertentu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, lemahnya penerapan aturan hukum, hingga buruknya penegakan hukum oleh aparat.

Dari rangkaian hasil jajak pendapat dan survei tatap muka Litbang Kompas terungkap bahwa mayoritas publik negeri ini menilai aparat penegak hukum di Indonesia belum independen dan bebas dari mafia peradilan.

Hasil jajak pendapat terbaru menunjukkan, 68,5 persen responden menyatakan aparat kepolisian belum independen dalam menangani suatu kasus.

Sementara itu, sekitar dua pertiga responden menyatakan, jaksa juga belum independen dari pengaruh pihak luar dalam melakukan penuntutan terhadap suatu perkara.

Keyakinan dalam persentase yang sama juga diungkapkan oleh tiga dari lima responden (68,7 persen) yang menilai hakim belum independen dalam memutuskan suatu perkara.

Kinerja aparat

Sejatinya, independensi aparat penegak hukum dipayungi oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 24 UUD 1945 Ayat 1 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun, saat ini amanat UUD tersebut masih jauh dari harapan. Lembaga peradilan kita hampir tidak pernah independen dari tekanan berbagai kepentingan, antara lain beraroma politik dan uang.

Pengadilan yang semestinya menjadi tempat untuk mencari dan memperoleh keadilan justru kerap berlaku ”tidak adil”.

Sejumlah tahapan beperkara di pengadilan seakan tidak bisa lepas dari incaran para mafia peradilan.

Gunawan/Kompas Hasil survei Litbang Kompas
Mulai dari pendaftaran perkara, pengaturan majelis hakim, mempercepat selesainya perkara, hingga pemberian vonis, tak luput dari campur tangan pihak lain.

Pemeo bahwa mafia peradilan dilakukan oleh mereka yang mengerti seluk-beluk pengadilan, khususnya aparat penegak hukum, tampaknya masih melekat dalam persepsi publik.

Keyakinan bahwa saat ini masih berlangsung praktik mafia peradilan disuarakan oleh empat dari lima responden (81,7 persen).

Bahkan, satu di antara 10 responden (atau keluarganya) pernah mengalami mendapat tawaran jasa bantuan untuk pengurusan perkara di pengadilan.

Berdasarkan data Komisi Kejaksaan, sumber daya manusia menjadi salah satu masalah mendasar yang memengaruhi kinerja kejaksaan.

Pada tahun 2015, lembaga ini menerima 812 pengaduan terkait kinerja kejaksaan dan baru 105 yang ditindaklanjuti.

Sementara Badan Pengawasan MA pada tahun 2014, menerima lebih dari 470 pengaduan tentang kinerja badan peradilan.

Gunawan/Kompas Hasil survei Litbang Kompas
Hasil pantauan Indonesia Corruption Watch pada semester pertama tahun 2015 mengungkapkan, kinerja penyidikan kasus korupsi mengalami penurunan.

Lembaga kepolisian dinilai memiliki kinerja yang buruk karena hanya sekitar 46 kasus yang disidik lembaga itu, dinaikkan ke penuntutan. Sementara sekitar 51 persen penyidikan yang dilakukan kejaksaan, ditingkatkan ke penuntutan.

Dari Laporan Tahunan MA tahun 2014 diketahui, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki sisa perkara sebanyak 1.256 perkara.

Terkait kasus korupsi, pekerjaan rumah aparat penegak hukum tidak hanya dari segi kuantitas, yaitu untuk segera menyelesaikan banyaknya kasus korupsi. Namun juga dari segi kualitas penyidikan, penuntutan, dan pemberian hukuman.

Kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum berjalan paralel dengan penilaian terhadap kinerja aparat yang terlibat di dalamnya.

Meskipun kerja aparat penegak hukum kini semakin transparan dan terkoordinasi, upaya reformasi tersebut belum dirasa cukup memadai oleh publik. Sebanyak 78 persen responden menyatakan, reformasi pada lembaga kejaksaan belum berhasil.

Sementara publik yang menyatakan reformasi pada aparat hakim belum berhasil jumlahnya lebih besar lagi (81,4 persen).

Mentalitas aparat

Beberapa faktor dinilai menjadi penghambat reformasi pada aparat penegak hukum. Seperti integritas aparat, perekrutan, dan pengawasan. Sebanyak dua dari lima responden (40,6 persen) responden menyatakan, yang menghambat reformasi kejaksaan adalah integritas dan kejujuran jaksa.

Demikian pula soal integritas dan kejujuran hakim, dinilai oleh 42,5 persen responden menghambat reformasi di tubuh kehakiman.

Sementara tiga dari lima responden (63,9 persen) meyakini mental yang buruk sebagai faktor yang dianggap paling menyebabkan aparat hukum melakukan praktik suap.

Sebenarnya, pemerintah tidak tinggal diam dalam menindaklanjuti praktik mafia hukum. Pada akhir tahun 2009, dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum untuk mempercepat pemberantasan praktik mafia hukum yang semakin mengkhawatirkan. Tugas satgas ini berakhir tahun 2011.

Reformasi pada badan peradilan pun telah dimulai pada tahun 2003 ketika MA meluncurkan cetak biru pembaruan MA, dilanjutkan peluncuran cetak biru tahun 2010-2035.

Terdapat beberapa program dalam reformasi birokrasi seperti transparansi putusan dan manajemen sumber daya manusia demi mewujudkan misi kemandirian, kredibilitas, dan transparansi.

Pada pertengahan tahun 2015, Presiden Joko Widodo meminta reformasi kejaksaan dipercepat. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dalam bidang penegakan hukum.

Reformasi dari sektor aparat penegak hukum memang sudah dicanangkan sejak lama, tetapi belum terlihat hasilnya.

Tumpuan dalam menuntaskan kasus hukum kini berada di tangan aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan dan kepolisian dalam segi penyidikan dan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Prioritas yang juga perlu ditegakkan adalah aspek pengawasan yang bisa dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan MA.

Pada akhirnya, reformasi hukum harus dimulai dari perubahan mental aparatnya. Jika integritas aparat penegak hukum baik, independensi peradilan dapat diwujudkan mulai dari perekrutan aparat, kinerja, sampai pengawasan akan berjalan dengan baik.

(Topan Yuniarto/Ida Ayu Grhamtika Saitya/LITBANG KOMPAS)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X