Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Musa Zainuddin dan Andi Taufan Disebut Terima Suap Proyek di PUPR

Kompas.com - 18/04/2016, 16:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni Musa Zainuddin dan Andi Taufan Tiro, disebut menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Hal tersebut diakui oleh Jaelani, staf ahli anggota DPR yang bertugas sebagai perantara suap, saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (18/4/2016).

"Saya mengejar Pak Musa, biar mau terima duit yang diserahkan Pak Abdul Khoir lewat saya," ujar Jaelani kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Menurut Jaelani, awalnya ia dihubungi Abdul Khoir dan dijelaskan mengenai adanya tiga paket pekerjaan yang nilainya mencapai Rp 150 miliar.

Kepada Jaelani, Abdul menjelaskan bahwa berdasarkan kode, paket pekerjaan itu milik anggota DPR Musa Zainuddin.

Menurut Jaelani, Abdul mengaku telah membicarakan paket pekerjaan senilai Rp 150 miliar tersebut kepada Musa sehingga ia hanya menindaklanjuti pertemuan keduanya.

Abdul kemudian menyerahkan uang secara bertahap kepada Jaelani, melalui staf Abdul bernama Erwantoro.

Menurut Jaelani, uang yang diberikan Abdul totalnya lebih dari Rp 12 miliar. Uang tersebut tidak hanya bagi Musa, tetapi juga bagi Andi Taufan Tiro.

Adapun uang bagi Andi Taufan terkait dana aspirasi untuk pekerjaan di Maluku.

"Uang diserahkan bertahap pada November ke saya, total untuk Pak Musa Rp 8 miliar, Pak Andi Taufan Tiro Rp 4 miliar, semuanya cash," kata Jaelani.

Penyerahan uang

Menurut Jaelani, pemberian bagi Musa dilakukan melalui salah satu orang yang ditunjuk langsung oleh Musa untuk menerima uang.

Sebelumnya, dalam pembicaraan melalui telepon, Jaelani dan Musa telah sepakat mengenai mekanisme penyerahan uang.

Penyerahan dilakukan di Jalan Duren Tiga Timur, di depan pintu masuk kompleks perumahan anggota DPR, Jakarta Selatan.

Penyerahan dilakukan di area parkir, sekitar pukul 09.00. Adapun uang yang diberikan kepada Musa jumlahnya sebesar Rp 7 miliar.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com