Selain M Taufik, KPK Periksa Nono Sampono Terkait Suap Raperda Reklamasi

Kompas.com - 18/04/2016, 13:55 WIB
Nono Sampono RODERICK ADRIAN MOZESNono Sampono
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Sejumlah saksi dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari ini, Senin (18/4/2016).

Pelaksana harian (plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menjelaskan, selain Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik yang sudah datang sejak pukul 09.25 WIB, sejumlah saksi lainnya juga dipanggil.

Mereka yakni Presiden Direktur PT Kapuk Naga Indah Nono Sampono, Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD DKI Merry Hotma.

(Baca: Cerita soal Aroma Suap dan Desakan Pimpinan DPRD DKI untuk Menyetujui Raperda Reklamasi)

Selain itu, ajudan M. Taufik, Riki Sudani, dan Kasubag Rancangan Perda DPRD DKI Damera Hutagalung, juga akan dimintai keterangan.

"Iya, dia (Nono Sampono) akan menjadi saksi untuk tersangka MSN (M. Sanusi)," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Mereka (saksi-saksi lainnya) juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MSN," tambahnya.

(Baca: Ahok Akui Dekat dan Sering Bertemu Aguan, Bos Agung Sedayu)

Sebagai informasi, PT Kapuk Naga Indah merupakan anak perusahaan Agung Sedayu Group yang mendapat hak reklamasi lima pulau dari Pemprov DKI di pesisir pantai utara Jakarta.

Lima pulau tersebut antara lain Pulau A (79 Ha), Pulau B (380 Ha), Pulau C (276 Ha), Pulau D (312 Ha), dan Pulau E (284 Ha).

Pemanggilan KPK terhadap Nono Sampono yang juga merupakan anggota DPD RI Provinsi Maluku periode 2014-2019 karena ia diketahui sebagai salah satu petinggi di PT Kapuk Naga Indah.

Nono juga merupakan mantan Komandan Paspampres di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Jenderal bintang tiga Angkatan Laut ini sempat pula menjadi Kepala Basarnas pada periode 2010-2011.

Pada kasus suap Raperda reklamasi ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro, dan Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja.

M Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja melalui Trinanda.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Kisah Pendamping Desa yang Sukses Antarkan Anaknya jadi Lulusan Terbaik Akpol

Nasional
KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

KSAD Pantau Laporan Pengadaan Lab PCR di RS TNI AD

Nasional
Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Tarif Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Dinilai Masih Terlalu Mahal

Nasional
Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Wapres Ingin SMAN 4 Sukabumi Jadi Contoh Belajar Tatap Muka di Zona Hijau

Nasional
SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

SKB CPNS 2019 Dijadwalkan September-Oktober, Menpan RB Pastikan Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Menteri Nadiem Teken Permendikbud Keringanan Biaya Kuliah

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Kementerian PPPA Sebut Media Sosial Kini Dipakai untuk Rekrut Anak dalam Aksi Terorisme

Nasional
Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Wapres Ingatkan Daerah Berstatus Zona Hijau Covid-19 Tak Kembali Kuning atau Merah

Nasional
Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Mendagri: Pemerintah Tak Boleh Kalah dengan Warga yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X