Menteri LHK Juga Minta Reklamasi Dihentikan Sementara

Kompas.com - 18/04/2016, 13:43 WIB
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LHK Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/10/2015) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian LHK Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/10/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan sementara. Hal tersebut disampaikan Siti dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (19/4/2016).

"Kami rekomendasikan penghentian sementara seluruh kegiatan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, termasuk wilayah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang," kata Siti.

Siti mengatakan, pemberhentian sementara ini diperlukan untuk penyempurnaan seluruh dokumen perencanaan. Ada sejumlah dokumen perencanaan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang harus segera diselesaikan jika proyek reklamasi ini hendak dilanjutkan.

"Penghentian sementara termasuk seluruh kegiatan implementasi atau konstruksi lapangan sampai dengan terpenuhinya seluruh perizinan dan persyaratan di dalamnya," kata Siti.


Mayoritas Anggota Komisi IV DPR menyatakan dukungan atas rekomendasi Menteri LHK ini. Namun, mereka meminta agar rekomendasi ini harus benar-benar diimplementasikan di lapangan.

Sebelumnya, Komisi IV bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga sudah mengambil keputusan untuk menghentikan proyek reklamasi. Rapat yang digelar pekan lalu itu menilai setidaknya ada tujuh pelanggaran dalam reklamasi Teluk Jakarta.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X