Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

"Kartini Kendeng" dan Keyakinan Dian Sastrowardoyo

Kompas.com - 18/04/2016, 06:37 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk menemui para demonstran yang menolak kehadiran pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2016). Aksi yang mereka lakukan di depan Istana Merdeka dengan mengecor kaki dengan semen tersebut berakhir setelah ada niat baik dari Pemerintah yang berjanji akan berdialog dengan masyarakat Pegunungan Kendeng. KOMPAS/WAWAN H PRABOWOKepala Staf Kepresidenan Teten Masduki (kanan) dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kanan) diutus oleh Presiden Joko Widodo untuk menemui para demonstran yang menolak kehadiran pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, Rabu (13/4/2016). Aksi yang mereka lakukan di depan Istana Merdeka dengan mengecor kaki dengan semen tersebut berakhir setelah ada niat baik dari Pemerintah yang berjanji akan berdialog dengan masyarakat Pegunungan Kendeng.
EditorAmir Sodikin

Klarifikasi Dian Sastrowardoyo yang disebar di media sosial, Minggu (17/4/2016) melegakan. Meskipun belum dapat dipastikan mendukung, apa yang disampaikan pekerja seni ini dapat dipastikan tidak dalam posisi berhadap-hadapan dengan perjuangan sembilan Kartini dari Pegunungan Kendeng.

Selasa dan Rabu pekan lalu, sembilan "Kartini Kendeng" menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Menggambarkan kehidupan mereka yang akan terpasung karena  hadirnya pabrik semen di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan), sepasang kaki dari sembilan perempuan ini dicor dengan semen.

Kotak kayu menjadi wadah bagi semen ini memasung sembilan pasang kaki "Kartini Kendeng".

Sembilan perempuan petani itu adalah Sukinah, Sutini, Surani, Riem Ambarwati, Ngadinah, Deni Y, Karsupi, Martini, dan Siyem. Mengenakan kebaya, jarik, dan caping, mereka menggedor tembok-tembok kekuasaan yang menurut mereka tuli selama ini.

Sukinah mengungkapkan, aksi di depan Istana Merdeka dilakukan karena saking judegnya (buntu) menghadapi persoalan tanpa didengar. Kepada penguasa yang dipilihnya, Sukinah dan delapan perempuan lainnya hendak bersuara. Sebuah pertaruhan yang bisa saja menambah kecewa.

Tanda bahaya

Memasung sepasang kaki dengan semen di depan Istana Merdeka bukan aksi pertama mereka. Setahun sebelumnya, 6 April 2015, Kartini Kendeng ini juga menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka membunyikan lesung dengan alu sebagai tanda bahaya akan datangnya bencana lantaran hadirnya pabrik semen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Sembilan perempuan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng membunyikan lesung saat berunjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4). Selain untuk menolak pembangunan pabrik semen, mereka juga meminta kepada Presiden Joko Widodo bersedia meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka terkait nasib petani dan keselamatan pegunungan Kendeng dari Pati hingga Rembang, Jawa Tengah.
Menurut Sukinah, bahaya sudah datang di tempat tinggalnya di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah.

Sejak tahun 2013, konflik sosial muncul karena warga terbelah antara mendukung dan menolak kehadiran pabrik semen. Ketentraman hidup warga yang mayoritas petani berubah menjadi saling curiga karena rencana hadirnya pabrik semen berikut pertambangannya.

Pihak Istana bukannya tuli mengetahui rencana aksi "Kartini Kendeng" ini.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.