Kristiadi: SBY Enggak Sebanding dengan Jokowi

Kompas.com - 17/04/2016, 21:11 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id) Abror/presidenri.go.idPresiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8) malam. (foto: abror/presidenri.go.id)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, kepemimpinan Joko Widodo masih lebih baik dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono.
 
"Jangan sebut-sebut dia. Dia enggak sebanding dengan Jokowi. Itu menurut saya," ujar dia di Kantor Saiful Mujani Research and Consulting, Menteng, Jakarta, Minggu (17/4/2016).
 
Hal pertama dalam hal pembangunan infrastruktur. Belum dua tahun menjabat sebagai presiden, Jokowi dinilai sudah mengebut proyek infrastruktur di pelosok Indonesia. 
 
"Sepuluh tahun, dia (SBY) enggak ngapa-ngapain. Ya coba, berapa jalan tol yang dia bangun? Ya dia memang hebat, gagah, santun. Tapi enggaklah, ya," ujar Kristiadi.
 
 
Kedua, soal kepemimpinan politik. Menurut dia, meski SBY pemimpin partai politik serta memiliki rekan koalisi banyak, dia tak mampu mengontrol kinerja lembaga legislatif.
 
"Politik apa? 75 persen DPR juga enggak bisa ngapa-ngapain," lanjut dia.
 
Hanya, Jokowi masih perlu diuji dalam hal politik. Perombakan posisi menteri adalah indikatornya.
 
"Apakah dalam kepemimpinan politik Jokowi ini dia bisa ambil orang partai, tetapi yang memenuhi kriteria, jangan asal?" ujar Kristiadi.
 
 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting, masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintahan Joko Widododi bidang ekonomi.

Fakta tersebut muncul setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Berdasarkan hasil survei nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016, sebanyak 39 persen responden menyatakan, kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada dua tahun yang lalu.

Masyarakat juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam membangun jalan dan di bidang kesehatan. Namun, beberapa nada kekecewaan terlihat dari kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang jaminan lapangan kerja, harga bahan pokok, hingga kemiskinan.
Kompas TV Jokowi Resmikan Monumen Merpati Perdamaian



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Menristek: Diharapkan Akhir Tahun 2021 Vaksin Merah Putih Dapat Izin Darurat

Nasional
Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Nasional
Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Kejagung Periksa Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X