Kompas.com - 17/04/2016, 18:49 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penilaian positif terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi.

Fakta tersebut muncul setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Berdasarkan hasil survei nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016, sebanyak 39 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada dua tahun yang lalu.

Sedangkan sebanyak 27 persen responden mengatakan kondisi ekonominya lebih buruk. Sementara itu 32 persen responden mengatakan kondisi ekonomi nasional lebih baik dan 26 responden mengatakan lebih buruk.

"Evaluasi warga terhadap ekonomi secara umum positif, meskipun ada sejumlah aspek yang dinilai negatif," ujar Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan saat memberikan keterangan di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Selain itu, kata Djayadi, sebagian besar responden optimis ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik.

Sebanyak 63 persen respoden optimis kondisi rumah tangga akan menjadi lebih baik dalam satu tahun ke depan ini dan 58 responden optimis keadaan ekonomi nasional akan membaik.

"Ada optimisme dari masyarakat terhadap perkembangan ekonomi nasional. Ada harapan dari masyarakat, berarti beban bagi pemerintah yang harus dilaksanakan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Djayadi menjelaskan, menurut hasil survei, beberapa aspek dari sisi ekonomi yang dinilai positif adalah kinerja pemerintah dalam membangun jalan-jalan umum dan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau.

Sebanyak 71 persen responden mengatakan kinerja pemerintah dalam membangun jalan raya semakin baik dan 61 persen warga merasakan penyediaan layanan kesehatan membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Penilaian positif lainnya diberikan warga untuk masalah tersedianya obat-obatan, akses pendidikan yang terjangakau dan transportasi umum.

"PR" untuk Jokowi

Namun, penilaian sangat negatif diberikan pada kinerja pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menyediakan sembako dengan harga terjangkau.

Mayoritas respoden, sebanyak 61 persen merasa bahwa memenuhi kebutuhan pokok saat ini lebih berat dibanding tahun lalu.

Sebanyak 62 persen warga pun mengatakan pengangguran kini lebih banyak. Jumlah orang miskin juga dinilai semakin banyak oleh 55% warga.

Dalam ketersediaan lapangan kerja, 66 persen warga memberikan penilaian yang negatif kepada pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalan aspek pemerataan kesejahteraan. Sebanyak 30 persen warga menilai kesejahteraan semakin tidak merata.

"Memenuhi kebutuhan pokok sekarang ini lebih berat dari tahun lalu. Mencari kerja juga terbilang sulit. Belum ada perbaikan yang signifikan. Ini menjadi nilai negatif bagi Pemerintah. Begitu juga dengan pemerataan kesejahteraan yang dinilai belum merata," kata Djayadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Saksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Selain Saksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Nasional
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

Nasional
Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Nasional
Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari 'Refreshing'

Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari "Refreshing"

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Nasional
Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Nasional
Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.