Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/04/2016, 18:49 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia pada umumnya memberikan penilaian positif terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi.

Fakta tersebut muncul setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 22-30 Maret 2016 dengan melibatkan 1.220 responden berusia 17 tahun ke atas di 34 provinsi.

Berdasarkan hasil survei nasional atas kinerja pemerintahan Jokowi pada kuartal pertama 2016, sebanyak 39 persen responden menyatakan kondisi ekonomi rumah tangganya lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada dua tahun yang lalu.

Sedangkan sebanyak 27 persen responden mengatakan kondisi ekonominya lebih buruk. Sementara itu 32 persen responden mengatakan kondisi ekonomi nasional lebih baik dan 26 responden mengatakan lebih buruk.

"Evaluasi warga terhadap ekonomi secara umum positif, meskipun ada sejumlah aspek yang dinilai negatif," ujar Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan saat memberikan keterangan di kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Selain itu, kata Djayadi, sebagian besar responden optimis ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik.

Sebanyak 63 persen respoden optimis kondisi rumah tangga akan menjadi lebih baik dalam satu tahun ke depan ini dan 58 responden optimis keadaan ekonomi nasional akan membaik.

"Ada optimisme dari masyarakat terhadap perkembangan ekonomi nasional. Ada harapan dari masyarakat, berarti beban bagi pemerintah yang harus dilaksanakan," ungkap dia.

Lebih lanjut, Djayadi menjelaskan, menurut hasil survei, beberapa aspek dari sisi ekonomi yang dinilai positif adalah kinerja pemerintah dalam membangun jalan-jalan umum dan penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau.

Sebanyak 71 persen responden mengatakan kinerja pemerintah dalam membangun jalan raya semakin baik dan 61 persen warga merasakan penyediaan layanan kesehatan membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Penilaian positif lainnya diberikan warga untuk masalah tersedianya obat-obatan, akses pendidikan yang terjangakau dan transportasi umum.

"PR" untuk Jokowi

Namun, penilaian sangat negatif diberikan pada kinerja pemerintah dalam hal mengurangi angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan menyediakan sembako dengan harga terjangkau.

Mayoritas respoden, sebanyak 61 persen merasa bahwa memenuhi kebutuhan pokok saat ini lebih berat dibanding tahun lalu.

Sebanyak 62 persen warga pun mengatakan pengangguran kini lebih banyak. Jumlah orang miskin juga dinilai semakin banyak oleh 55% warga.

Dalam ketersediaan lapangan kerja, 66 persen warga memberikan penilaian yang negatif kepada pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalan aspek pemerataan kesejahteraan. Sebanyak 30 persen warga menilai kesejahteraan semakin tidak merata.

"Memenuhi kebutuhan pokok sekarang ini lebih berat dari tahun lalu. Mencari kerja juga terbilang sulit. Belum ada perbaikan yang signifikan. Ini menjadi nilai negatif bagi Pemerintah. Begitu juga dengan pemerataan kesejahteraan yang dinilai belum merata," kata Djayadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Kementerian KP Latih Peserta Didik lewat Festival Kewirausahaan

Nasional
Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Anak Buah Sambo Beberkan Budaya Sulit Tolak Perintah Atasan, Kompolnas: Sekarang Bukan Zaman Orde Baru

Nasional
IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

IDAI: Kelebihan Nutrisi Tingkatkan Risiko Kanker pada Anak

Nasional
Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Gelar International Collaboration: Students Industry Networking, Kementerian KP Perkuat Jejaring Internasional untuk Pendidikan

Nasional
Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Kasatgas Penyidikan KPK Tri Suhartanto kembali ke Polri

Nasional
Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Terjebak Asmara dengan Pemohon Cerai, Hakim MY Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Pengamat Sebut Peluang Anies-RK Terbuka Setelah Ketum Nasdem dan Golkar Bertemu

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Disiplin dan Terapkan Pola Hidup Sederhana

Nasional
Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Tiga 'Streamer' Pornografi Ini Raup Rp 30-40 Juta Per Bulan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, Wapres: Tentu Akan Kita Teliti

Nasional
Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Sampaikan Pembelaan, Anak Buah Sambo: Saya Hanya Anak Buruh Pabrik, Bermimpi Jadi Polisi pun Tak Berani

Nasional
Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Didatangi 3 Kali Keluarga Lukas Enembe, Komnas HAM Lakukan Koordinasi dengan KPK

Nasional
Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus 'Obstruction of Justice'

Anak Buah Sambo Peraih Adhi Makayasa Klaim Jadi yang Pertama Bongkar Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Setelah Bos Indosurya Divonis Lepas, Pemerintah Ajukan Kasasi, Buka Penyelidikan Baru, hingga Buru 1 DPO

Nasional
Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Dinamika Komunikasi Politik Nasdem: Bertemu Jokowi, Kunjungi Gerindra-PKB dan 'Mesra' dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.