Survei SMRC: 72 Persen Masyarakat Yakin akan Kemampuan Jokowi

Kompas.com - 17/04/2016, 14:32 WIB
Presiden Joko Widodo Laily Rachev/Biro Pers SetpresPresiden Joko Widodo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei berskala nasional yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, kepercayaan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo meningkat signifikan.

"Sebanyak 72 persen masyarakat (responden) yakin akan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia," ujar salah satu peneliti, Djayati Hanan, di Kantor SMRC, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/7/2016).

Tren peningkatan ini, lanjut Hanan, terlihat setelah survei tiga bulan lalu (Desember 2015) menunjukan hanya 63 persen responden yang percaya dengan kemampuan memimpin Jokowi.

(Baca juga: Tantangan Tak Mudah bagi Presiden Joko Widodo)

Persentase kepercayaan masyarakat ini relatif sama jika dibandingkan saat Jokowi-Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2014 lalu.

Kepercayaan masyarakat atas kepemimpinan Jokowi didasarkan pada indikator pertanyaan, antara lain soal pembangunan infrastruktur, ketersediaan obat-obatan, dan akses kepada kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, ada pula faktor keamanan dari ancaman terorisme serta peningkatan sektor perekonomian. (Baca juga: Antara "Jokowi" dan "Joko Widodo")

"Seluruh poin tadi, penilaian masyarakat (responden), positif," ujar Hanan.

Survei dilakukan dalam rentang waktu 22 hingga 30 Maret 2016 dengan metode random sampling. Jumlah responden ialah 1.220 dengan rentang usia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan di 34 provinsi.

Hanan menegaskan bahwa survei itu tidak didanai oleh pihak mana pun, bahkan oleh pemerintah. Survei dibiayai dana SMRC sendiri.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Nasional
Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Nasional
KPK: Pegawai Mundur adalah Hal Wajar

KPK: Pegawai Mundur adalah Hal Wajar

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Mundurnya Para Pegawai KPK Tak Dibesar-besarkan

Pimpinan Komisi III Minta Mundurnya Para Pegawai KPK Tak Dibesar-besarkan

Nasional
Wali Kota Bogor Bima Arya Gabung Grup Alumni Covid-19, Ini 3 Tujuannya

Wali Kota Bogor Bima Arya Gabung Grup Alumni Covid-19, Ini 3 Tujuannya

Nasional
Bawaslu Nilai Tahapan Pengambilan Nomor Urut Peserta Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan

Bawaslu Nilai Tahapan Pengambilan Nomor Urut Peserta Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X