Jika "Reshuffle" Kabinet, Jokowi Disarankan Lakukannya Paling Lambat Awal Mei

Kompas.com - 17/04/2016, 14:15 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti usai acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRADirektur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti usai acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menuturkan, jika Presiden Joko Widodo ingin merombak kabinetnya, maka waktu yang paling tepat adalah bulan ini atau selambatnya awal Mei 2016.

Sebab, jika melewati waktu tersebut maka akan berbarengan dengan sejumlah agenda penting.

Pertama, yaitu momentum tahapan pemilu kepala daerah serentak 2017.

"Kalau lewat dari Mei sudah berat. Karena Juni sudah dimulai tahapan Pilkada. Belum lagi kalau (reshuffle) dilakukan setelah menghadapi Pilkada 2017," ujar Ray dalam acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (17/4/2016).

Alasan kedua, lanjut Ray, adalah adanya rencana pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P).

Ketiga, juga berkaitan dengan keramaian Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017.

"Kalau melihat intensitas keramaian Pilgub DKI, dengan keramaian seperti itu pak Jokowi mengumumkan susunan kabinet justru bisa jadi bumerang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Prakarsa, Maftuhan mengatakan, perombakan kabinet mesti dilakukan bulan ini atau tidak usah dilakukan sama sekali.

Ini disebabkan jika mepet dengan agenda pilkada, maka tidak akan efektif bagi para menteri, terutama menteri-menteri yang menempati posisi baru.

Mereka, menurut Maftuhan, membutuhkan waktu untuk memahami tugas pokok dan fungsinya serta harus melakukan konsolidasi internal.

"Kabinet kerja ini sudah jalan 1,5 tahun. Sekarang waktu yang tepat untuk install ulang atas komposisi yang ada," kata Maftuhan.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Polri Akui Surat Jalan Djoko Tjandra Diterbitkan Pejabatnya, Siapa?

Nasional
UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

UPDATE 15 Juli: Bertambah 1.414, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 39.050 Orang

Nasional
UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

UPDATE 15 Juli: Rekor Tertinggi, 87 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari

Nasional
BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

BP2MI Laporkan Temuan Penampungan PMI Ilegal ke Bareskrim

Nasional
UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 15 Juli: Tambah 87, Kini 3.797 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Khofifah Sebut Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Pilkada 2020, KPU Segera Revisi PKPU soal Kampanye

Nasional
Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Laju Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi se-Jatim

Nasional
Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Mahfud Minta Polri Usut Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra secara Terbuka

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

UPDATE: Bertambah 1.522 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Lewati 80.000

Nasional
Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi III Minta Kabareskrim Copot Oknum yang Terbitkan Surat Jalan Djoko Tjandra

Nasional
Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk UMKM Sudah Tersalur 24 Persen

Nasional
Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Jokowi Didorong Segera Eksekusi Pembubaran 18 Lembaga

Nasional
Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Jusuf Kalla Ingatkan Pemerintah, Kasus Covid-19 Bisa Mencapai 120.000 pada 17 Agustus

Nasional
Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X