Hanya Nasdem dan Hanura yang Tolak Syarat Calon Independen Diperberat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas fraksi di Komisi II DPR RI mengusulkan agar syarat calon perseorangan untuk mendaftar sebagai kepala daerah disesuaikan dengan syarat bagi calon yang diusung partai politik.

Hal tersebut diketahui dalam rapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Dalam draf undang-undang yang diusulkan pemerintah, syarat pengusungan calon perseorangan atau pun parpol tidak berubah dari sebelumnya.

Calon perseorangan harus mengumpulkan KTP antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah DPT dalam pilkada sebelumnya.

Sementara calon yang diusung parpol harus memperoleh 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pemilu DPRD.

Namun sebagian fraksi menganggap syarat tersebut tidak adil bagi parpol. Perwakilan Fraksi PDI-P Arif Wibowo meminta syarat untuk calon perseorangan dinaikkan, atau sebaliknya syarat untuk parpol diturunkan.

"Syarat bagi calon perseorangan perlu pertimbangkan setidaknya untuk disesuaikan secara proporsional dengan perolehan kursi DPRD," kata Arif.

Perwakilan Fraksi Gerindra Sareh Wiryono menyampaikan hal serupa.

Dia menilai putusan MK yang mengubah syarat KTP dari semula berdasarkan jumlah penduduk menjadi berdasarkan jumlah DPT memang memberi ruang yang sangat besar untuk seseorang mencalonkan diri di jalur perorangan.

"Tapi penguatan parpol harusnya lebih dikedepankan dalam pencalonan kepala daerah," ujar Sareh.

Perwakilan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan juga menginginkan adanya penyesuaian antara syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol.

Hanya Fraksi Nasdem yang tegas menolak rencana untuk menyesuaikan syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol.

Menurut Nasdem, syarat bagi calon perseorangan dan calon yang diusung parpol tak bisa disamakan.

"Persyaratan untuk calon bagi Fraksi Nasdem sudah sesuai. Karena calon perseorangan berbeda dengan yang diusung parpol," kata perwakilan Fraksi Partai Nasdem, Tamanuri.

Sedangkan Fraksi Hanura tak hadir dalam rapat itu. Hanura hanya menyerahkan pandangan fraksi secara tertulis.

Namun, sebelumnya Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana juga menyatakan bahwa pihaknya menolak syarat bagi calon independen diperberat dan disamaratakan dengan calon dari parpol.