Djan Faridz Tawarkan Romy Jabatan Terhormat di PPP, Bahkan Siap Cium Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz menegaskan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk menawarkan Romahurmuziy (Romy) jabatan yang terhormat di partai.

Ia mengaku telah berkali-kali mengutus rekannya kepada Romy untuk menyampaikan penawaran tersebut sekaligus mengajak kembali menyelenggarakan muktamar bersama-sama.

Djan mengaku kecewa dengan penyelenggaraan Muktamar PPP beberapa waktu lalu yang dianggapnya hanya sepihak. (Baca: Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy)

"Beliau malah mengadakan muktamar sendiri, padahal sudah ditawarkan," kata Djan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Ia berjanji takkan mencabut undangannya bagi Romy untuk bergabung kembali dan tetap menawarkannya jabatan terhormat. (Baca: Ini Alasan Menkumham Tak Sahkan Kepengurusan PPP Djan Faridz)

"Kita tawarkan beliau jabatan yang terhormat. Kalau perlu setiap beliau ketemu saya, saya cium tangan sama beliau. Kurang terhormat apa?" ujarnya.

Djan menegaskan dirinya akan terus memperjuangkan kebenaran dan haknya atas kepengurusan PPP melalui berbagai jalur. (Baca: Djan Faridz Akan Bawa Masalah PPP ke PBB dan OKI)

Selain menempuh jalur hukum di Indonesia, Djan mengatakan, tim kuasa hukumnya sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag dan juga Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Hari ini, Djan bersama dengan sejumlah kader PPP kepengurusan Jakarta dan kuasa hukumnya menyambangi Gedung MK untuk hadir dalam sidang perdana uji materi Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Djan sebelumnya menggugat Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menkumham Yasonna H Laoly ke PN Jakarta Pusat. Proses di PN itu masih dalam mediasi.

Djan mengatakan, iktikad baik pemerintah sudah terlihat dari proses pengadilan di PN Pusat.  (Baca: Ini Alasan PPP Kubu Djan Faridz Tuntut Jokowi Ganti Rugi Rp 1 Triliun)

"Di PN Pusat alhamdulillah, akan kita lanjutkan di minggu berikutnya karena kebetulan Pak Menko (Polhukam) lagi ke Amerika," tutur Djan.

"Kelihatan pihak pemerintah bersedia berdamai dengan kita. Itu satu langkah yang positif," imbuhnya.