Kompas.com - 14/04/2016, 17:16 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz beserta kuasa hukum dan sejumlah pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (14/4/2016).

Mereka hadir dalam sidang perdana uji materiil (judicial review) yang diajukan oleh tiga orang pengurus PPP.

Ketiganya meminta MK untuk menafsirkan Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan melalui pengadilan negeri tingkat satu dan upaya hukumnya kasasi.

“Karena ada fakta bahwa walaupun sudah ada putusan kasasi yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk PPP muktamar Jakarta, tapi ternyata sampai detik ini tidak diberikan pengesahan juga oleh Menkumham,” ujar Kuasa Hukum Djan Faridz, Humphrey Djemat, Kamis sore.

(Baca: Ini Alasan Menkumham Tak Sahkan Kepengurusan PPP Djan Faridz)

Dengan tidak adanya pengesahan dari Menkumham, sebut Humphrey, maka MK perlu membuat frasa yang jelas dalam pasal 33 ayat dua itu.

Kubu Djan menginginkan agar MK memberikan tafsir yang pasti sehingga pemerintah wajib mengikuti keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Djan Faridz mengungkapkan dia masih berharap hukum di Indonesia ditegakkan.

Ia mengungkapkan kekecewaannya karena putusan MA tak diindahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan tak mengesahkan PPP kepengurusan hasil muktamar Jakarta.

"Tapi ternyata harapan ini kandas karena adanya ketidakpatuhan Menkumham terhadap putusan MA. Ini perbuatan yang terlalu menghina MA," kata Djan.

Kompas TV 2 Kubu PPP Saling Serang Selama Hampir 2 Tahun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Menpora Sebut Kemenkes Tengah Susun SOP Penanganan Kesehatan di Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Ungkap Jawaban Ganjar soal Pinangan PSI, Hasto: Diserahkan Sepenuhnya kepada Megawati

Nasional
3 Polisi Tersangka 'Obstruction of Justice' Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

3 Polisi Tersangka "Obstruction of Justice" Kasus Brigadir J Belum Juga Disidang Etik, Siapa Saja?

Nasional
Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Sidang E-KTP, Eks Ketua Tim Teknis Penerapan E-KTP Bantah Susun HPS

Nasional
Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Hasto Sebut PDI-P Tengah Godog Visi Misi Capres: Sudah 80 Persen

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Pembelian Helikopter AW -101 ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Pesan Nasdem untuk Kader yang Keluar karena Anies Dideklarasikan Jadi Capres

Nasional
Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Bertemu Pimpinan Parlemen Rusia, Puan Bahas Konflik Ukraina-Rusia Hingga Proyek Transportasi di IKN

Nasional
Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Pentolan Bonek Ancam Lakukan Gerakan Revolusioner jika Hasil Investigasi Tragedi Kanjuruhan Tak Adil

Nasional
YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

YLBHI Minta Kapolri Hentikan Aparatnya yang Intimidasi Aremania dan Saksi Kanjuruhan

Nasional
Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Mahasiswa di Maluku Utara Diduga Dianiaya Oknum Polisi hingga Dipaksa Minta Maaf ke Anjing

Nasional
Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Atasi Krisis, Jokowi: Kita Harus Bekerja Sama, Kita Harus Turunkan Ego

Nasional
Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Jokowi Minta Menteri PUPR Perbaiki Semua Stadion agar Standar Internasional

Nasional
Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Pergantian Panglima TNI, Pengamat Nilai Jokowi Tak Lihat Faktor Usia dan Masa Aktif

Nasional
Wapres: Krisis Jadi 'Awan Gelap' yang Selimuti Semua Negara

Wapres: Krisis Jadi "Awan Gelap" yang Selimuti Semua Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.