Ketua BPK Laporkan Kisruh Audit Sumber Waras ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Salah satu topik yang mereka laporkan adalah kisruh pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa memang ada kerugian negara terhadap Sumber Waras itu," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis seusai bertemu Presiden.

Atas laporan itu, lanjut Harry, Presiden hanya menyampaikan bahwa hasil audit tersebut harus diserahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

(Baca: Namanya Tercantum dalam "Panama Papers", Ketua BPK Beri Klarifikasi ke Presiden)

Saat disinggung tentang perhitungan NJOP lahan RS Sumber Warasa yang berbeda antara Pemprov DKI dan BPK, Harry tidak mau ambil pusing. Bagi yang tidak terima soal itu, ia persilakan untuk menggugatnya di pengadilan.

"Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan," ujar Harry.

BPK merilis hasil dua audit, Rabu (13/4/2016). Pertama, audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014.

(Baca: Ahok Kesal BPK Tak Memanggilnya untuk Klarifikasi Hasil Audit Sumber Waras)

Kedua, audit pemeriksaan investigatif atas permintaan KPK, 6 Agustus 2015.

BPK menyatakan, pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi merugikan daerah mencapai Rp 191,33 miliar.

Atas hasil audit itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meyakini ada sesuatu yang disembunyikan oleh BPK. (Baca: Ahok: Saya Doakan Pimpinan BPK Panjang Umur, Bisa Lihat Saya Jadi Presiden)

"Yang pasti, saya kira BPK menyembunyikan data kebenaran," kata Ahok saat diperiksa di KPK terkait perkara tersebut.