Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

Kompas.com - 14/04/2016, 12:25 WIB
Reklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, Jakarta Utara. KOMPAS.com/KAHFI DIRGA CAHYAReklamasi Pulau C dan D di Teluk Jakarta, Jakarta Utara.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja yang berlangsung pada Rabu (13/4/2016).

Berdasarkan dokumen rapat tersebut, setidaknya ada tujuh dugaan pelanggaran hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Pertama, penerbitan izin reklamasi tanpa adanya Perda Recana Zonasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Pasal 30 ayat 3.

Pasal itu menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi zona inti yang bernilai strategis ditetapkan menteri dengan persetujuan DPR dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

(baca: Menteri Susi: Reklamasi Pilihan Kedua, Bukan Tabu)

Kedua, tidak ada konsultasi secara kontinyu Pemprov DKI dan kementerian terkait sehingga bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan menteri berwenang:

a. menerbitkan dan mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang menimbulkan dampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis terhadap perubahan lingkungan.
b. menetapkan perubahan status zona inti pada kawasan konservasi nasional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), melainkan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Perda RZWP3K. (baca: Ahok Tak Masalah Proyek Reklamasi Distop, asal...)

Keempat, Provinsi DKI Jakarta tidak mempunyai landasan peneribitan izin reklamasi Teluk Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

UPDATE 28 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 34,14 Persen

Nasional
UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE: Sebaran 723 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Profil Usmar Ismail, Bapak Perfilman yang Akan Dianugerahi Gelar Pahlawan oleh Jokowi

Nasional
Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Megawati: Kalau Memungkinkan, Bikinlah di Setiap Daerah Patung Bung Karno

Nasional
Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Usut Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah, KPK Geledah Sejumlah Tempat di Tabanan

Nasional
Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Mega Tanya Jokowi Kok Saya Lagi?

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: Ada 7.248 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

UPDATE: Bertambah 34, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.333 Jiwa

Nasional
UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Oktober: 12.440 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

UPDATE 28 Oktober: Bertambah 984, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.086.759

Nasional
Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Soal Jadi Capres 2024, Muhaimin: Tidak Ada Kader PKB yang Tak Siap

Nasional
UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

UPDATE: Bertambah 723, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.242.532

Nasional
Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Pimpinan KPK Gelar Raker di Hotel Mewah, ICW Singgung soal Pemborosan Anggaran

Nasional
Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Kementerian PPPA Tindak Lanjuti Kasus Pengeroyokan Siswa SD di Musi Rawas

Nasional
Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Hari Sumpah Pemuda, BRGM Ajak Anak Bangsa Jaga Gambut dan Mangrove

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.