Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sulit Penuhi Tuntutan Sembilan "Kartini" yang Mengecor Kaki di Depan Istana

Kompas.com - 13/04/2016, 16:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana mengakui sulit memenuhi tuntutan sembilan petani perempuan yang mengecor kakinya di depan Istana Merdeka.

"Opsi dari mereka enggak mudah bagi kami untuk memutuskan," ujar Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/4/2016).

 

Teten beralasan, investasi pabrik semen tersebut telah berlangsung lama dan pembangunannya pun telah berjalan. Tidak mungkin menghentikan pembangunan di tengah jalan.

Meski demikian, Teten tetap akan melaporkan tuntutan itu kepada Presiden Joko Widodo.Seiring itu, Teten berharap para petani punya tuntutan alternatif yang mungkin dipenuhi oleh pemerintah tentang keberadaan pabrik semen.

(Baca: Tiba-tiba Pabrik Dibangun, Para Petani Merasa Dirugikan Pemda dan Indocement)

"Jika ada opsi lain, mungkin akan jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Tapi kalau mereka hanya menolak pembangunan, ya susah," ujar Teten.

Teten mengaku pemerintah bisa saja membantu apabila ada tawaran opsi lain seperti kompensasi berupa peningkatan akses mereka terhadap modal dan sebagainya.

Sebelumnya, sembilan petani perempuan yang kerap disebut Kartini Pegunungan Kendeng, mengecor kaki mereka di seberang Istana Negara pada Selasa (12/4/2016). Hal ini merupakan bentuk protes petani terhadap pendirian pabrik semen PT. Semen Indonesia.

(Baca: Tolak Pabrik Semen, 9 Kartini Pegunungan Kendeng Mengecor Kaki di Depan Istana)

Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng tersebut merupakan para petani sepanjang pegunungan Kendeng yaitu Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan, Jawa Tengah.

Melalui aksi ini, para petani berharap pabrik semen tidak jadi dibangun di Jawa Tengah. Keinginan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Pabrik semen akan berdampak pada kondisi lingkungan sekitar.

Menurut Deni, sudah banyak sumber mata air yang mati di Grobogan.

"Kalau alam sudah rusak, bagaimana anak cucu kita nantI," kata Deni.

Kompas TV Petani Protes Pembangunan Pabrik Semen
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com