Mensos: Problem Utama Kita adalah Kemiskinan dan Ketidakharmonisan Sosial

Kompas.com - 13/04/2016, 08:17 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (berjilbab oranye) menyaksikan penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ambon, Maluku, Senin (11/4/2016) KOMPAS.com/ANNE ANGGRAENI FATHANAMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (berjilbab oranye) menyaksikan penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Ambon, Maluku, Senin (11/4/2016)
|
EditorPalupi Annisa Auliani


AMBON, KOMPAS.com -
Indonesia merupakan negara dengan penduduk majemuk yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama. Namun, keragaman ini rentan menjadi kekisruhan, terutama ketika ada kesenjangan sosial.

“Problem utama kita adalah kemiskinan dan ketidakharmonisan sosial, kemudian memicu keributan,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam Konferensi Nasional Ikatan Pendidikan Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial Indonesia, Kota Ambon, Maluku, Senin (11/4/2016).

Padahal, kata Khofifah, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan perdamaian dan keadilan sosial sebagai dasar upaya pencapaian tujuan negara. Mengacu pada hal itu, ujar dia, sudah sepantasnya Indonesia melaksanakan dan memotivasi diri untuk menjaga kerukunan antarwarga.

“Sudah saatnya kita membentuk sebuah sistem peringatan dini untuk menjaga dan menangani penyebab keributan sebelum meluas,” tegas Khofifah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, papar Khofifah, Kementerian Sosial membentuk Forum Keserasian Sosial di daerah yang rawan konflik sosial. Surabaya di Jawa Timur dan Makassar di Sulawesi Selatan, adalah dua kota di antaranya.

LUCKY PRANSISKA Salamah kembali ke rumahnya seusai mandi di WC umum di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2014). Kelurahan Tanah Tinggi merupakan satu dari 10 kelurahan di DKI Jakarta yang memiliki potensi kerawanan sosial, terkait lemahnya aspek kependudukan, sosial, ekonomi, kebersihan lingkungan dan keamanan. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Merujuk data United Nation Development Program (UNDP), ada 143 kabupaten kota di Indonesia yang rawan konflik sosial. Pada tahap selanjutnya, kata Khofifah, forum ini akan dibentuk pula di tingkat provinsi dan nasional.

Hingga awal April 2016, forum tersebut sudah terbentuk di 2.000 desa. Rencananya, Kementerian Sosial menyiapkan 500 desa lagi untuk memiliki forum ini, terutama di wilayah yang masuk kategori daerah rawan konflik sosial.

Menurut Khofifah, forum tersebut dibentuk menjadi sebuah institusi legal agar masyarakat memiliki wadah dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya secara sah. Masalah yang dapat disampaikan mencakup persoalan agama, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta berbagai isu setempat lain.

“Mereka (masyarakat) jadi punya penggerak. Misalnya, ada masalah harmoni antar-umat beragama, maka tokoh yang ditunjuk dan disetujui pihak setempat dapat menangani. Semua bisa ikut turun tangan sejak terlihat indikasi awal,” ungkap Khofifah.

Putus rantai kemiskinan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X