Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2016, 21:14 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty baru akan dimulai setelah pimpinan DPR dan pimpinan fraksi melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Rapat tersebut tak langsung membahas substansi RUU Tax Amnesty karena fraksi-fraksi menginginkan rapat konsultasi terlebih dahulu dengan Jokowi.

Fraksi yang menginginkan rapat konsultasi terlebih dahulu sesuai keputusan rapat pengganti Badan Musyawarah 6 April 2016 yakni PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS, PPP.

(Baca: RUU "Tax Amnesty" Akan Dibahas DPR, Fadli Zon Sebut Ada "Kongkalikong")

Fraksi Demokrat menilai pembahasan RUU tak bisa terburu-buru karena draf dan Naskah Akademik baru diterima hari ini.

Fraksi PAN juga menilai masih ada sejumlah hal yang mengganjal seperti keadilan bagi mereka yang selama ini taat pajak. Hanya Fraksi PKB, Nasdem dan Hanura yang menyetujui pembahasan RUU Tax Amnesty tanpa catatan.

Setelah semua pandangan fraksi disampaikan, Menkeu mengaku sudah bicara dengan Jokowi mengenai keinginan DPR untuk melakukan rapat konsultasi.

"Kemarin dan hari ini Presiden di luar kota. Baru tiba sore ini. Tadi di Halim kami secara informal sudah sampaikan keinginan DPR. Mudahan waktunya bisa diatur," kata Menkeu.

(Baca: Gara-gara RUU "Tax Amnesty", Ade Komarudin Diprotes Para Anggota DPR)

Akhirnya, semua anggota Komisi XI sepakat untuk tetap menunggu rapat konsultasi dengan Presiden dilakukan sebelum pembahasan dimulai.

Namun, sambil menunggu rapat konsultasi dilakukan, Komisi XI akan tetap melakukan rapat dengar pendapat dengan pakar dan unsur masyarakat terkait tax amnesty.

"Untuk RDP dengan pakar bisa segera dilakukan. Namun untuk pembahasan di panja bersama pemerintah tetap menunggu rapat konsultasi," ucap Ketua Komisi XI Ahmadi Noor Supit.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
PAN Klaim Banyak yang Inginkan Duet Airlangga-Zulhas, tapi Pilpres Harus Menang

PAN Klaim Banyak yang Inginkan Duet Airlangga-Zulhas, tapi Pilpres Harus Menang

Nasional
Ingkar Revisi Aturan soal Caleg Perempuan, KPU Dianggap Bohongi Publik

Ingkar Revisi Aturan soal Caleg Perempuan, KPU Dianggap Bohongi Publik

Nasional
Soal Desakan Demokrat, Tim Anies Bicara Tekanan yang Dihadapi Koalisi

Soal Desakan Demokrat, Tim Anies Bicara Tekanan yang Dihadapi Koalisi

Nasional
Tak Revisi Aturan yang Ancam Caleg Perempuan, KPU Dianggap Lebih Patuhi DPR daripada UU

Tak Revisi Aturan yang Ancam Caleg Perempuan, KPU Dianggap Lebih Patuhi DPR daripada UU

Nasional
Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi Kemenag

Banyak Polemik, Menag Susun Izin Pendirian Rumah Ibadah Cukup Rekomendasi Kemenag

Nasional
Prabowo dan Menhan Jerman Bahas Kerja Sama Pengadaan Kapal Selam AL

Prabowo dan Menhan Jerman Bahas Kerja Sama Pengadaan Kapal Selam AL

Nasional
Prabowo Banyak Dipilih Warga NU Jadi Capres, PDI-P: Survei Bukan Patokan

Prabowo Banyak Dipilih Warga NU Jadi Capres, PDI-P: Survei Bukan Patokan

Nasional
Terima Deputi PM Australia, Wapres Minta Kerja Sama Ekonomi Dimaksimalkan

Terima Deputi PM Australia, Wapres Minta Kerja Sama Ekonomi Dimaksimalkan

Nasional
Bertemu PAN, Gerindra Akui Erick Thohir Masuk Radar Cawapres Prabowo

Bertemu PAN, Gerindra Akui Erick Thohir Masuk Radar Cawapres Prabowo

Nasional
Polemik Gereja di Binjai, Menag Sediakan Kantor Kemenag Setempat Jadi Tempat Ibadah Sementara

Polemik Gereja di Binjai, Menag Sediakan Kantor Kemenag Setempat Jadi Tempat Ibadah Sementara

Nasional
Soal Pengganti Menkominfo, Nasdem: Hak Prerogatif Presiden, Kita Tak Pernah Cawe-cawe

Soal Pengganti Menkominfo, Nasdem: Hak Prerogatif Presiden, Kita Tak Pernah Cawe-cawe

Nasional
Bagikan Bonus SEA Games, Jokowi: Jangan Dipakai Beli Barang Mewah

Bagikan Bonus SEA Games, Jokowi: Jangan Dipakai Beli Barang Mewah

Nasional
Jokowi Lempar Pujian ke Atlet-atlet 'Pencetak Sejarah' di SEA Games 2023

Jokowi Lempar Pujian ke Atlet-atlet 'Pencetak Sejarah' di SEA Games 2023

Nasional
Bertemu KAHMI di Istana, Jokowi Klarifikasi Soal 'Cawe-cawe'

Bertemu KAHMI di Istana, Jokowi Klarifikasi Soal "Cawe-cawe"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com