Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle"

Kompas.com - 12/04/2016, 19:09 WIB
Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport  di Istana Merdeka, Jakarta,  Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar  kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo mengungkapkan kemarahannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pencatutan nama Presiden dalam permintaan saham Freeport di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/12/2015). Presiden menilai bahwa tindakan itu melanggar kepatutan, kepantasan, moralitas dan wibawa negara.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Teguran seorang presiden kepada menterinya merupakan hal yang biasa. Namun, teguran tersebut dapat dimaknai begitu politis jika dilayangkan di tengah isu santer perombakan posisi menteri alias reshuffle.

Lantas, siapa saja menteri-menteri yang kena tegur Presiden Joko Widodo ketika isu reshuffle sedang kencang berembus?

Sertifikat lambat

Kompas.com/SABRINA ASRIL Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan
Pada saat kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah, Senin (12/4/2016), Jokowi dua kali menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan tentang mengurus sertifikat yang sangat lamban.


Keduanya disampaikan saat Jokowi memberikan sambutan peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Pertama, Jokowi menegur Menteri Ferry di sela menyampaikan pentingnya sertifikat lahan bagi petani.

"Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus sertifikat), terlalu ruwet. Dari saya lahir sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget. Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan," ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, saat ini sudah masuk ke zaman teknologi informasi (TI) yang segala sesuatunya sudah bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Presiden ingin proses mengurus sertifikat juga dilakukan dengan mekanisme TI.

Kedua, ialah dalam sesi sambutan yang sama. Namun, kali ini pada bagian akhir, Jokowi memanggil salah satu petani bernama Darkam.

Ia bertanya berapa uang yang dikeluarkan Darkam untuk membuat selembar sertifikat. Presiden terkejut saat Darkam menyebutkan nominal Rp 1 juta untuk mengurus sertifikat itu.

"Wah, gimana ini Pak Menteri? Kok sampai satu juta?" tanya Jokowi kepada Menteri Ferry.

Sayang, jawaban Menteri Ferry tidak terdengar jelas dari tempat wartawan berdiri.

Selanjutnya: Menteri Pertanian sakit?

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X