Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri-menteri yang Kena Tegur Jokowi Jelang "Reshuffle"

Kompas.com - 12/04/2016, 19:09 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Teguran seorang presiden kepada menterinya merupakan hal yang biasa. Namun, teguran tersebut dapat dimaknai begitu politis jika dilayangkan di tengah isu santer perombakan posisi menteri alias reshuffle.

Lantas, siapa saja menteri-menteri yang kena tegur Presiden Joko Widodo ketika isu reshuffle sedang kencang berembus?

Sertifikat lambat

Kompas.com/SABRINA ASRIL Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan
Pada saat kunjungan kerja ke Brebes, Jawa Tengah, Senin (12/4/2016), Jokowi dua kali menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan tentang mengurus sertifikat yang sangat lamban.

Keduanya disampaikan saat Jokowi memberikan sambutan peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Pertama, Jokowi menegur Menteri Ferry di sela menyampaikan pentingnya sertifikat lahan bagi petani.

"Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus sertifikat), terlalu ruwet. Dari saya lahir sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget. Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan," ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, saat ini sudah masuk ke zaman teknologi informasi (TI) yang segala sesuatunya sudah bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Presiden ingin proses mengurus sertifikat juga dilakukan dengan mekanisme TI.

Kedua, ialah dalam sesi sambutan yang sama. Namun, kali ini pada bagian akhir, Jokowi memanggil salah satu petani bernama Darkam.

Ia bertanya berapa uang yang dikeluarkan Darkam untuk membuat selembar sertifikat. Presiden terkejut saat Darkam menyebutkan nominal Rp 1 juta untuk mengurus sertifikat itu.

"Wah, gimana ini Pak Menteri? Kok sampai satu juta?" tanya Jokowi kepada Menteri Ferry.

Sayang, jawaban Menteri Ferry tidak terdengar jelas dari tempat wartawan berdiri.

Selanjutnya: Menteri Pertanian sakit?

Menteri Pertanian sakit?

Dalam momen yang sama, Presiden juga menegur Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang alokasi anggaran yang harus fokus kepada apa yang dibutuhkan petani.

Kementerian Pertanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengacungkan jempol saat melakukan penanaman padi serempak di Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pada Senin (7/12/2015).
"Kementan harus konsentrasi, apa yang dibutuhkan rakyat. Traktor? Ya, APBN dibelikan traktor. Bibit? Ya, anggarannya dibelikan bibit. Jangan dibutuhkan bibit, yang dibelikan pupuk. Yang dibutuhkan traktor, yang dibelikan bibit, misalnya. Jangan dibolak-balik," ujar Jokowi.

Namun, dalam serangkaian kunjungan kerja Presiden di Brebes, Amran tidak tampak dalam rombongan.

Jokowi juga sempat meminta ajudannya untuk memanggil Amran atau Dirjennya ketika blusukan ke petani bawang di Desa Luwung Gede, Kecamatan Iarangan, Brebes, yang seperempat hektar lahannya diserang hama ulat.

Lantaran tidak ada, Jokowi terpaksa membawa sendiri sampel daun bawang penuh hama untuk diteliti di Jakarta.

Jokowi hanya mengangkat bahu begitu mendapat laporan bahwa Amran tidak hadir dalam acara itu.

Belakangan, Jokowi mengatakan sebenarnya Amran mengalami sakit sehingga ia tidak bisa ikut dalam kunjungan kerja itu.

Selanjutnya: Politik kerja, bukan wacana

Politik kerja, bukan wacana

Ditarik sedikit ke belakang, tepatnya dalam sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016), Jokowi juga pernah menegur menteri. Tak menjurus ke seseorang, pernyataan Jokowi mensasar ke seluruh menteri di Kabinet Kerja.

Jokowi minta menteri-menterinya to the point dalam menyusun anggaran yang akan dimasukkan ke dalam APBN Perubahan.

"Hilangkan nomenklatur anggaran bersayap yang absurd. Istilah-istilah pemberdayaan, peningkatan, hilangkan. To the point saja. Fokus pada apa yang kita kerjakan. Konsen saja pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat dan menciptakan multiplayer effect kepada dunia usaha dan masyarakat," ujar Jokowi.

"Politik kita politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana. Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang menilai, kita ini sudah bekerja atau belum," lanjut dia.

Tegur menteri "gaduh"

TRIBUN / DANY PERMANA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Awal Maret 2016, Presiden juga dikabarkan menegur Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Presiden menegur lantaran keduanya saling lempar statement tentang Blok Masela.

Rizal, dengan kajiannya, mendorong Presiden memutuskan untuk membangun pengolahan kilang gas Blok Masela di darat.

Sementara itu, Sudirman sebaliknya. Ia mendorong Presiden untuk memutuskan pembangunan dilakukan di laut.

Teguran itu diketahui wartawan dari Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

"Saya kira tentu Presiden punya cara (menegur menteri) yang saya tentu tidak tahu. Tidak hanya dua menteri, tetapi ada beberapa menteri yang juga bersilang pendapat secara terbuka. Ini tidak etis bahasanya, tidak elok-lah," ujar Johan.

Sebenarnya, ada beberapa jabatan menteri yang sempat "digoyang" sejumlah isu miring. Misalnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar yang dikritik lantaran perekrutan pendamping desa dianggap tidak sesuai kualifikasi.

Ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang dianggap tidak menjalankan semangat Presiden dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dari ketebelece.

Namun, terhadap kedua menteri itu, Presiden tidak menyampaikan teguran seterbuka menteri lainnya.

Kata Jokowi soal "reshuffle"

Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa pembicaraan tentang reshuffle belumlah rampung. Salah satu pihak yang terus dikomunikasikan adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Sampai saat ini kita bicara terus (dengan Wapres Kalla). Hanya, sampai saat ini belum (diputuskan)," ujar Presiden.

Ketika disinggung mengenai apa faktor yang paling menjadi pertimbangan Jokowi-Kalla dalam mencopot menterinya, dia tidak menjawab. Namun, saat wartawan menyebut "kinerja", Jokowi mengangguk-anggukkan kepalanya sembari melangkah pergi. Setidaknya, Jokowi sudah menyebut satu kata kunci tentang reshuffle, yakni kinerja.

Jadi, tinggal menunggu saja, apakah mereka yang kena tegur itu yang tergeser?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com