Umar Patek Tawarkan Bantuan, Tito Sebut Ada Opsi Lain untuk Bebaskan 10 WNI

Kompas.com - 12/04/2016, 12:18 WIB
Kepala BNPT Tito Karnavian KOMPAS.com/ Karnia SeptiaKepala BNPT Tito Karnavian
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian menanggapi soal tawaran Hisyam bin Ali Zein atau yang dikenal dengan nama Umar Patek agar dilibatkan dalam upaya negosiasi dengan kelompok Abu Sayyad.

Tito mengatakan, pemerintah belum menanggapi serius soal tawaran Umar Patek untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

"Oh, tidak (langsung sepakat). Itu hanya salah satu opsi. Masih ada banyak opsi-opsi lain," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Tito mengatakan, BNPT cukup memahami jaringan Abu Sayyaf. Umar pun mengenal baik pimpinan Abu Sayyaf karena pernah bergabung di kelompok itu sejak 2003 hingga 2009.

Namun, hal tersebut tak membuat pemerintah langsung menjawab tawaran Umar. (baca: Pengamat: Pembebasan WNI dari Kelompok Abu Sayyaf Tak Bisa Buru-buru)

"Dari tersangka yang ditangkap di sini, yang dulu pernah di Filipina, itu juga banyak info-info," kata Tito.

Satgas pembebebasan 10 WNI telah mempersiapkan sejumlah cara bertindak. Namun, karena merupakan operasi rahasia, Tito enggan mengungkap opsi-opsi lainnya.

"Teknisnya apa, saya tidak akan sampaikan," kata dia. (baca: "Jika Pemerintah Penuhi Tuntutan Abu Sayyaf, Kelompok Lain Manfaatkan Situasi Serupa")

Ditemui terpisah, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pun tidak memberikan jawaban pasti soal tawaran Umar. Menurut dia, semua opsi yang ada tengah dipertimbangkan oleh pemerintah.

"Semua itu bisa saja dipertimbangkan, tapi dalam kondisi seperti ini harus ada satu pintu. Tidak bisa masing-masing melakukan upaya," kata Badrodin.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X