Kompas.com - 12/04/2016, 11:59 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat terorisme Nasir Abbas menilai, pembebasan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina perlu waktu dan tidak bisa dilakukan terburu-buru sehingga semua pihak perlu bersabar.

Ia mengatakan, baik pihak Abu Sayyaf maupun pihak yang dimintai tebusan pasti sama-sama saling mencurigai.

"Pihak Abu Sayyaf curiga dijebak, pihak yang mau bayar curiga dikhianati," ujar Nasir saat dihubungi, Selasa (12/4/2016).

Nasir menilai, terkait tenggat waktu yang diberikan Abu Sayyaf untuk menyerahkan uang tebusan bisa saja berubah tergantung proses pendekatan.

Kelompok Abu Sayyaf sebelumnya meminta uang sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar sebagai tebusan kepada pemilik kapal.

Menurut dia, kelompok Abu Sayyaf yakin pada akhirnya uang tebusan pasti akan dibayarkan. (baca: "Jika Pemerintah Penuhi Tuntutan Abu Sayyaf, Kelompok Lain Manfaatkan Situasi Serupa")

"Ini masih mencari momen, waktu dan tempat yang cocok untuk proses pertukaran itu," kata dia.

Proses pembebasan, tutur Nasir, bergantung dari langkah pemerintah Filipina yang mengurus segala sesuatunya. 

Termasuk jika pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Filipina untuk melakukan kerja sama militer, kata dia, tergantung pada kondisi di lapangan.

(baca: Fadli Zon: Jika Diperlukan, Negara Bisa Penuhi Tuntutan Abu Sayyaf)

"Kalau tentara kita bisa, tapi keadaan di lapangan tidak memungkinkan untuk operasi militer, mau apa?" ujarnya.

"Jadi segala sesuatunya tergantung keputusan pihak pemerintah Filipina. Mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan. Makanya hal begini kita tidak bisa paksakan untuk buru-buru," tambah mantan anggota Jamaah Islamiyah itu.

Ia mengatakan, untuk saat ini yang harus dipastikan adalah seluruh WNI yang ditawan dalam keadaan baik, aman dan sehat, meski proses pembebasan mereka membutuhkan waktu. (baca: 10 WNI Tak Berada di Lokasi Kontak Senjata Tentara Filipina-Abu Sayyaf)

Hingga hari ini, sudah 17 hari kelompok Abu Sayyaf menyandera 10 WNI. Sepuluh WNI itu merupakan awak kapal tunda Brahma 12 yang dibajak oleh kelompok teror asal Filipina.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, koordinasi dan komunikasi terus dilakukan dengan Pemerintah Filipina.

Kompas TV Keluarga Harapkan Pemerintah Bebaskan Sandera
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Nasional
Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.