Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2016, 10:06 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti menerima hasil otopsi yang dilakukan PP Muhammadiyah terhadap jenazah terduga teroris Siyono. 

Saat ini, kata Badrodin, belum diketahui apakah yang dilakukan anggota Densus 88 Polri merupakan pelanggaran disiplin atau pidana terkait kematian Siyono.

"Kalau itu pelanggaran pidana, silakan diproses hukum," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Badrodin mengatakan, Densus 88 nantinya akan dikenakan hukuman sesuai pelanggaran yang dilakukan. (baca: Uang yang Diterima Istri Siyono dari Polri sampai Rp 100 Juta)

Jika hasil peninjauan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri hanya ditemukan pelanggaran etik, maka yang bersangkutan akan disidang untuk ditentukan sanksi etiknya.

Meski menghilangkan nyawa, kata dia, belum tentu tindakan anggota Densus 88 itu melanggar pidana.

"Kita lihat, kan ada pembelaan diri. Misalnya kita mau melakukan penangkapan, lalu kita dilawan, ditembak, terus pasti kan ditembak duluan. Kan termasuk dalam membela diri," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan, anggota Densus 88 pun tidak mau kehilangan nyawanya melawan teroris. Jika teroris melawan, tentu ada bentuk perlawanan yang dilakukan. Seperti yang terjadi pada Siyono.

Dalam kasus ini, kata Badrodin, Siyono melawan petugas terlebih dahulu sehingga ada perlawanan balik. (baca: Kontroversi Hasil Otopsi dan Misteri Kematian Siyono...)

"Memang mereka yang sudah jadi target, melakukan aksi itu kan dia udah siap dengan kematian. Daripada dia ketangkap, dia melawan. Kalau mati, dia harapannya bisa masuk surga," kata Badrodin.

Meski begitu, Polri terus melakukan evaluasi setiap kali menangkap tersangka teroris. Menurut dia, sejauh ini, kerja Densus 88 sudah maksimal.

Untuk sementara, Badrodin enggan berasumsi mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota Densus 88 itu.

"Kan Propam juga melakukan pemeriksaan apakah itu pelanggaran kode etik, pelanggaran disiplin, atau pelanggaran pidana," pungkas dia.

Hasil otopsi yang dipublikasikan Komnas HAM dan PP Muhammadiyah, tidak menunjukkan tanda-tanda bekas perlawanan dari Siyono.

Rusuk di dekat jantung dan tulang dada patah hingga berakibat fatal pada Siyono. (baca: Hasil Otopsi Siyono, Patah Tulang Iga hingga Luka di Kepala)

Sebelumnya, seperti dikutip Kompas, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Dwi Priyatno menyatakan, dari pemeriksaan awal, penangkapan dan pemeriksaan terhadap Siyono sudah dilakukan sesuai prosedur standar operasi yang berlaku oleh Densus 88.

Kekerasan, lanjut Dwi, terjadi ketika petugas membuka borgol Siyono guna menunjukkan lokasi barang bukti di wilayah Prambanan, Yogyakarta.

Saat borgol dilepas, Siyono menyerang anggota Densus 88 sehingga terjadi perkelahian yang menyebabkan pemimpin wilayah Jamaah Islamiyah di Klaten itu meninggal karena pendarahan di bagian kepala.

Kompas TV Tim Forensik Buka Hasil Otopsi Siyono
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Dalam Sidang, Surya Darmadi Sebut HGU Terbit jika Sawit Lebih Dulu Ditanam

Nasional
Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Bivitri Ungkap Otoritarianisme Berbungkus Hukum, Legal tapi Bisa Berbahaya

Nasional
Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Seorang Lansia Curi Mobil di Tebet untuk Dikendarai ke Makam Istri

Nasional
Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Buka Pintu Penjajakan dengan Nasdem, Airlangga: Kami Sambut Surya Paloh Pulang ke Rumah

Nasional
Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Soroti Ria Ricis Ajak Bayi Naik Jetski, KemenPPPA: Mari Jaga dan Awasi Anak-anak Kita

Nasional
Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Hasil Musra Relawan Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Capres Paling Dipilih, Mahfud MD Cawapres

Nasional
KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Periksa 3 Staf Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Lukas Enembe Tulis Surat untuk Firli Bahuri, Tagih Janji Saat di Papua

Nasional
Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Kasus Omicron XBB 1.5 atau Kraken Bertambah, Ditemukan di Pamulang Tangsel

Nasional
Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Lebih Pilih Ketemu Golkar ketimbang PKS-Demokrat, Surya Paloh: Prioritas, Ada Romantisme

Nasional
Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Calonkan Diri Jadi Ketum PSSI, Erick Thohir: Kalau Enggak Terpilih, Fokus Lagi ke BUMN

Nasional
Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Pimpinan Komisi II DPR: Apa Provinsinya Dihapus?

Nasional
Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib 'Reshuffle' Rabu Pon ?

Jokowi Berangkat ke Bali, Bagaimana Nasib "Reshuffle" Rabu Pon ?

Nasional
Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Gerindra Nilai Kurang Tepat jika Capres Dikaitkan dengan Presiden: Itu Hak Gabungan Parpol

Nasional
Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasdem Ingin Lakukan Pertemuan dengan PDI-P, Surya Paloh: Kapan Bu Mega Ada Waktu?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.