Bebaskan Sandera Abu Sayyaf, Pemerintah Diminta Jalin Kerja Sama Militer dengan Filipina

Kompas.com - 12/04/2016, 07:00 WIB
Anggota Konisi I DPR Tantowi Yahya usai menghadiri konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Ousat, Senin (11/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAAnggota Konisi I DPR Tantowi Yahya usai menghadiri konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Ousat, Senin (11/4/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya melihat pemerintah Indonesia sudah hampir melakukan segala upaya untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Upaya tersebut, salah satunya dengan komunikasi intensif dengan pemerintah Filipina.

Tantowi menyadari ada sejumlah kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam hal ini. Salah satunya adalah konstitusi Filipina yang tak mengizinkan kekuatan asing menggelar operasi militer atau pun operasi penyelematan di wilayah mereka.

"Satu-satunya kekuatan asing itu Amerika. Itu pun melalui beberapa perjanjian," ujar Tantowi di sebuah kafe di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2016).

Oleh karena itu, Tantowi menambahkan, fakta tersebut membuat Indonesia tak mungkin melakukan operasi penyelamatan.

Sehingga satu-satunya opsi adalah menjalin kerja sama militer dalam rangka operasi penyelamatan tersebut.

"Tapi operasi itu juga tidak dapat dibuka ke publik karena ini operasi rahasia," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tantowi menduga, penyanderaan ini murni soal uang, bukan aksi politik seperti yang dikira sejumlah pihak.

"Halangan yang kita hadapi sekarang adalah Filipina kan lagi pemilu. Jadi konsentrasi pemerintahnya terbelah. Jadi, memang tidak mudah," ucap Tantowi.

Namun, Tantowi membantah jika pemerintah Filipina disebut tak serius menangani masalah ini. Menurutnya, hanya lah konsentrasi pemerintah Filipina yang terbelah.

"Tapi yang harus digaribawahi, pemerintah harus mengerahkan upaya maksimum dalam hal proteksi terhadap warga. Jangan sampai ada ABK yang tewas," kata dia.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.