Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2016, 11:37 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengakui, dia tidak bisa menjalankan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta di bawah kepemimpinan Djan Faridz.

Yasonna beralasan, penyelesaian dualisme di PPP sebaiknya tidak diselesaikan melalui langkah hukum.

"Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan hukum. Akan lebih baik masalah itu diselesaikan dengan kesepakatan. Ini bukan permasalahan perkara publik, ini perkara perdata. Perkara perdata itu yang paling pokok adalah perdamaian," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).

Selain itu, Menkumham juga mengaku, masih ada sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi oleh kubu Djan Faridz. Namun, dia tidak menyebutkan syarat-syarat yang dimaksud. (Baca: Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy)

"Bukan saya tidak mem-follow up keputusan Mahkamah Agung, saya sudah follow up. Namun, ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi menurut persyaratan Kemenkum HAM. Kan begitu," kata dia.

Oleh karena itu, Menkumham lebih memilih mengaktifkan kembali kepengurusan Muktamar Bandung 2016 selama enam bulan demi memberi kesempatan bagi kubu Djan dan kubu Romahurmuziy untuk menggelar muktamar islah.

Muktamar islah pun sudah terselenggara pada 8-10 April di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. (Baca: PPP dan Islah yang Tak Sempurna)

Peserta muktamar itu memilih secara aklamasi Romahurmuziy sebagai ketua umum. Untuk itu, Yasonna meminta Djan Faridz segera bergabung dalam kepengurusan itu. (Baca: Menkumham Minta Djan Faridz Gabung ke Romy)

"Ada yang mengatakan Menkum HAM tidak mematuhi, saya kan mematuhi. Saya kan punya hak untuk meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan persyaratan undang-undang. Saya bukan berpihak," ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Djan Faridz sebelumnya menekankan, dia tidak akan mengakui Muktamar VIII PPP. Dia merasa akan melanggar hukum jika mengakui dan bergabung dengan kepengurusan hasil muktamar itu.

Sebab, Mahkamah Agung sebelumnya sudah memenangkan kepengurusan Muktamar Jakarta yang digelar pada 2014 lalu. (Baca: Djan Faridz: Saya Melawan Putusan MA kalau Bergabung dengan Romy)

"Aduh, suatu kesalahan yang luar biasa besarnya kalau saya bergabung bersama mereka untuk melawan keputusan MA," kata Djan saat dihubungi, Senin pagi.

Dia pun meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly agar tidak mengeluarkan SK untuk hasil Muktamar VIII. (Baca: Yusril: PPP Kubu Djan Faridz Sah)

Kompas TV 2 Kubu PPP Saling Serang Selama Hampir 2 Tahun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Tersedot untuk Rapat

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Erick Thohir Diklaim sebagai Kandidat Cawapres Terkuat PAN

Nasional
Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Kompolnas Pasrah, Keluarga Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Dipersilakan Praperadilan

Nasional
Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Kompolnas Sudah Klarifikasi Penyidik Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Ini Hasilnya

Nasional
Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Ditanya Peluang Erick Thohir Gabung PAN, Zulhas: Setiap Hari Sama Saya Terus

Nasional
Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Selain Jokowi, Megawati Juga Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.