Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2016, 11:27 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Nusantara menyambangi kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (11/4/2016), menjelang publikasi hasil otopsi jenazah terduga teroris Siyono.

Mereka melakukan aksi dukungan kepada Siyono yang dianggap telah dizalimi oleh Densus 88 Polri.

Sejumlah poster dibawa oleh para pendemo. Salah satunya bertuliskan "Bubarkan Densus 88 Pembunuh Umat Islam". (Baca: Hasil Otopsi Siyono Akan Dibawa ke DPR)

"Siyono telah dizalimi dan terkesan tidak bertanggung jawab," ujar orator Abu Nusaiba.

"Sikap diskriminatif Densus 88 sangat nyata bahwa hari ini yang dituduh sebagai teroris hanya kaum muslimin," tambah dia.

Rencananya, hasil otopsi terduga teroris Siyono yang dilakukan oleh tim dokter forensik Muhammadiyah akan diumumkan pada Senin siang. (Baca: Densus 88 Dianggap Langgar Prosedur Kawal Siyono, Ini Penjelasan Propam)

Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas akan memimpin publikasi hasil otopsi tersebut.

Bersama Busyro, akan hadir pula Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Komisioner Komnas HAM Hafidz Abbas.

(Baca: Seskab: Kasus Siyono Jangan Sampai Pengaruhi Revisi UU Terorisme)

"Akan disampaikan hasil final otopsi jenazah Siyono yang minggu lalu dilakukan tim dokter forensik Muhammadiyah. Nanti akan disampaikan langsung oleh ketua dokter forensik Muhammadiyah," ujar Dahnil saat dihubungi, Senin pagi.

Dahnil menambahkan, temuan yang akan disampaikan merupakan hasil otopsi final setelah sebelumnya tim forensik sempat membuat dua kesimpulan sementara. (Baca: Polisi Sebut Ada Kelompok Pro Teroris yang Membela Siyono)

Dua temuan tersebut yaitu belum pernah dilakukannya otopsi terhadap jenazah Siyono walaupun pihak kepolisian sempat mengaku bahwa otopsi sudah dilakukan.

Temuan kedua, yaitu ditemukan patah tulang di beberapa bagian tubuh dan salah satu yang terparah adalah di bagian dada yang diakibatkan benturan keras benda tumpul.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

ICW Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Kades Bisa Buat Oligarki di Desa Subur

Nasional
Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status 'Justice Collaborator' Dipertimbangkan

Jelang Replik Bharada E, LPSK Berharap Status "Justice Collaborator" Dipertimbangkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Ingin Pendaftaran Caleg Dilakukan Terbuka

Nasional
Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Bertemu Jokowi, Surya Paloh Dinilai Ingin Cairkan Ketegangan Politik Usai Capreskan Anies

Nasional
Saat Mantan (Pejabat) Susah 'Move On'

Saat Mantan (Pejabat) Susah "Move On"

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Publik Tak Tertarik Jadi Caleg

Nasional
Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Hari Ini, Jaksa Tanggapi Nota Pembelaan Putri Candrawathi dan Richard Eliezer

Nasional
Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Puan dan Mandat Trah Soekarnoisme

Nasional
Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Jaksa Senior: Tuntutan untuk Ferdy Sambo dkk Melempem, Kurang Cerminkan Rasa Adil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.