Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Komite Etik untuk Awasi Munaslub

Kompas.com - 11/04/2016, 10:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar tengah menyiapkan komite etik untuk mengawasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Rencananya, Munaslub akan digelar di Bali pada 7 Mei 2016.

Menurut Sekretaris Steering Committee Munaslub Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, komite etik tersebut dibentuk untuk mengawasi dan menegakan norma sesuai aturan dalam AD/ART dan Tata Tertib.

"Komite etik itu akan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap peserta, kandidat maupun penyelenggara. Supaya betul-betul Munas ini terjamin menjadi kompetisi yang sehat dan untuk menghindari terjadinya politik uang," kata Agun saat dihubungi, Senin (11/4/2016).

Selain komite etik, juga akan dibentuk komite verifikasi dan komite pemilihan. Komite verifikasi bertugas untuk mengecek keabsahan peserta dan calon ketua umum. (baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)

Sesuai aturan, setiap calon ketua umum harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif jika ingin mencalonkan diri.

"Syarat objektif itu adalah syarat yang terdapat sesuai dengan AD/ART. Kalau subjektif lebih ke syarat kelengkapan seperti pakta integritas, tidak akan eksodus ke partai lain, mendirikan partai baru atau melakukan money politik," kata dia.

(baca: Aburizal dan Agung Bertemu Jokowi, Golkar Dapat Jatah Kursi Kabinet?)

Ia menambahkan, gagasan pembentukan sejumlah komite itu muncul saat rapat pertama setelah rapat pleno yang diselenggarakan di DPP Partai Golkar, Kamis (7/4/2016) lalu.

Hari ini, SC Munaslub akan kembali menyelenggarakan rapat untuk meminta pandangan umum dari seluruh anggota SC terkait usulan pembentukan komite itu.

Kompas TV ini Para Calon Ketua Umum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com