Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP dan Islah yang Tak Sempurna

Kompas.com - 11/04/2016, 06:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan terus melakukan upaya untuk bersatu melalui Muktamar VIII Islah yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Muktamar tersebut dihadiri oleh kedua kubu yang selama satu setengah tahun bertikai, yakni pengurus PPP hasil Muktamar Surabaya dan pengurus PPP hasil Muktamar Jakarta.

Seluruh pengurus PPP Muktamar Surabaya, termasuk ketua umumnya Muhammad Romahurmuziy hadir dalam forum tersebut.

Namun islah seutuhnya menjadi tak sempurna karena Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz dan segelintir elite PPP lain enggan menghadiri dan mengakui forum tersebut.

Muktamar VIII ini sendiri digelar setelah melalui proses dan tahapan yang panjang. PPP yang pecah pasca-pemilu Presiden 2014 tak kunjung menemukan titik temu.

Kedua kubu justru berupaya saling menaklukkan dengan melakukan serangkaian proses hukum, gugat menggungat, hingga berebut kantor Dewan Pimpinan Pusat.

Pemerintah pun akhirnya memberikan solusi bagi partai berlambang kabah itu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaktifkan lagi PPP hasil Muktamar Bandung 2011 yang sudah habis masa kepengurusannya.

SK tersebut diaktifkan hanya dalam waktu enam bulan demi memberi kesempatan agar kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz bersatu dengan menggelar Muktamar Islah.

Penyelenggaraan Muktamar Islah dinilai sangat efektif dilakukan oleh pengurus hasil Muktamar Bandung karena di dalamnya terdapat kepengurusan dua kubu yang bertikai.

PPP dibawah bendera Muktamar Bandung ini langsung tancap gas dengan menggelar Musyawarah Kerja Nasional.

Karena Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali kini mendekam di tahanan, kepemimpinan sementara diambil alih oleh Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi. Namun, komunikasi tetap dilakukan dengan Suryadharma.

Skenario pemerintah cukup berhasil. Perlahan-lahan, PPP hasil Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta bersatu dan duduk di satu meja.

Hanya Djan Faridz dan beberapa pengurus hasil Muktamar Jakarta seperti Dimyati Natakusuma dan Humphrey Djemat yang tak mau mengikuti langkah islah melalui muktamar.

Djan Faridz memang sebelumnya tidak tercatat dalam kepengurusan Muktamar Bandung.

Tanpa peran Djan, akhirnya pengurus PPP Bandung sepakat menggelar Muktamar Islah pada 8-10 April di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com