Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/04/2016, 18:55 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, konflik berkepanjangan yang melanda partai persatuan pembangunan terbukti tidak membawa manfaat apa-apa. PPP, kata dia, justru kehilangan banyak tenaga untuk hal sia-sia.

Sambil bercanda, JK pun lantas menyindir Muktamar VIII islah PPP yang kini digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur.

Padahal pada 2014 lalu, baik Muktamar yang memenangkan Romahurmuziy dan Muktamar yang memenangkan Djan Faridz sama-sama digelar di Hotel berbintang di Surabaya dan Jakarta.

"Turun pangkat dari tidur di hotel, sekarang terpaksa di Asrama Haji," kata JK saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar, Minggu (10/4/2016). Kelakar JK itu langsung disambut tawa sekitar 1.000 kader PPP yang hadir.

Mereka adalah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang yang datang dari seluruh daerah di Indonesia.

"Tapi tidak apa-apa. Ini sama dengan lambang partai, Ka'bah. Apalagi Pak Lukman (Menteri Agama yang juga kader PPP) bisa atur," tambah JK kembali disambut tawa para Muktamirin.

JK meminta PPP tidak berkecil hati dengan keadaan yang ada saat ini. Dia yakin jika islah rekonsiliasi ini berjalan dengan mulus, maka PPP akan kembali bangkit dan menjadi partai besar.

Dia berharap Djan Faridz dan segelintir elite lainnya bisa melunak dan menerima hasil Muktamar yang kembali memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum.

"Janganlah menghabiskan energi untuk berdebat, bercerai, bersaing membuat alasan atau menghabiskan kemampuan dana kita untuk bermuktamar-muktamar tidak habis-habisnya," ucap Politisi Partai Golkar ini.

(Baca: PPP Janjikan Tempat Terhormat bagi Djan Faridz)

Kompas TV Konflik PPP Terus Berlanjut
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017

Nasional
KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

KPK 3 Kali Tak Penuhi Panggilan, Ombdusman Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri dkk

Nasional
Jokowi Sebut Logo 'Pohon Hayat' Jadi Identitas Visual IKN

Jokowi Sebut Logo "Pohon Hayat" Jadi Identitas Visual IKN

Nasional
 Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Posisi MK yang Kian Terkunci untuk Tolak Proporsional Tertutup

Nasional
Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Hari Ini, Nindy Ayunda Kembali Diperiksa Terkait Kasus yang Menjerat Dito Mahendra

Nasional
Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Sri Mulyani Laporkan 6 Kandidat Dewan Komisioner OJK ke Jokowi

Nasional
Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Baru 4 Hari di Rutan Cipinang, Mario Dandy Dipindah ke Lapas Salemba

Nasional
Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan soal Penyidikan Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri Diputus Hari Ini

Nasional
Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada 'Backing-mem-backing'

Setiap Hari Ada Korban Perdagangan Orang Meninggal, Jokowi Minta Tak Ada "Backing-mem-backing"

Nasional
Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Cawe-cawe Jokowi dan Harapan untuk Pemilu Demokratis, Bukan demi Politik Praktis

Nasional
Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Masyarakat Sipil Minta MK Tegur KPU soal Aturan Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang 'Ribut' soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
Menyoal 'Cawe-cawe' Presiden Jokowi

Menyoal "Cawe-cawe" Presiden Jokowi

Nasional
Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Presiden PKS Ingatkan Kadernya untuk Mundur jika Langgar Etika dan Hukum

Nasional
Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Masa Jabatan Pimpinan KPK Berubah, Johan Budi Nilai UU KPK Perlu Direvisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com