Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berly Martawardaya
Dosen

Dosen Magister Kebijakan & Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di FEB-UI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Reshuffle, Tahun Penentuan dan Kabinet Muda

Kompas.com - 08/04/2016, 15:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Angin re-shuffle kembali berhembus kuat.  Jokowi sudah beberapa kali menyatakan bahwa menteri yang tidak berhasil melaksanakan target pembangunan yang ditetapkan bisa dicopot. Sekjen PDIP juga sudah membenarkan bahwa re-shuffle rasanya akan dilakukan.

Setelah sekitar satu setengah tahun menjabat, evaluasi yang obyektif tidak sulit untuk dilakukan. Tinggal dibandingkan target yang ditetapkan di awal, sejauh mana yang sudah tercapai. Waktu 18 bulan juga cukup untuk menilai kemampuan seseorang menteri untuk memimpin kementriannya, koordinasi intern pemerintah dan komunikasi publik

Jadwal pembahasan APBN-P akan segera dimulai. Target penerimaan, khususnya pajak, harus segera diturunkan berdasar realisasi tahun lalu sehingga pengeluaran/belanja juga harus di turunkan. Pembahasan ini idealnya tidak dilakukan oleh menteri yang akan diganti. Sebaliknya menteri baru jangan dikerangkeng oleh keputusan mentri lama. Ergo, re-shuffle akan terlaksana dalam waktu dekat.

Tahun 2015 kita menyaksikan masalah yang hampir lengkap. Di parlemen kita saksikan KMP yang solid menghadang pemerintah dan mengambil semua kursi di pimpinan DPR dan alat kelengkapan.  The Fed menghantui ekonomi seluruh negara berkembang termasuk Indonesia dengan kenaikan suku bunganya. Kebakaran hutan mengganggu kesehatan dan menurunkan produktivitas banyak rakyat Indonesia.

Internal pemerintah pun disibukkan dengan penggabungan dan pembentukan kementrian baru dan seleksi dirjen sehingga terjadi perlambatan pencairan APBN di banyak kementrian/lembaga. Hingar bingar politik sangat ramai dengan pelaksanaan 269 pilkada di segenap penjuru Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pun hanya mencapai 4,79 % yang terendah sejak krisis sub-prime mortgage tahun 2009.

Tahun Pembuktian

Tahun 2016 adalah kebalikan 2015. Ekonomi dunia mulai membaik dan oposisi di parlemen melunak. Bahkan PAN sudah menyatakan bergabung dan mendukung pemerintah. Re-strukturisasi kementrian dan seleksi eselon di semua kementrian/lembaga juga (hampir) tuntas.

Issue besar yang membuat gaduh antar menteri di kabinet seperti Masela juga sudah diputuskan oleh Jokowi sehingga sekarang adalah masa implementasi dan detil pelaksanaan. Walau sudah dimulai genderangnya, tapi tahun ini tidak ada pilkada sehingga suhu politik tidak begitu tinggi. Pemilu legislatif dan presiden masih tiga tahun.

Sehingga tahun 2016 adalah kesempatan bagi pemerintah Jokowi-JK untuk menunjukkan kinerja dan mewujudkan janji-janji politiknya. Bila tahun ini program pemerintah, khususnya infrastruktur dan maritim, banyak yang mangkrak dan tidak banyak kemajuan maka akan sulit untuk merengkuh suara mayoritas di 2019 dan terpilih kembali. 

Kabinet Muda

Tanpa ingin mengulang debat potong satu generasi yang sempat ramai dan dengan mengakui keterlibatan beberapa orang berusia muda (dibawah 50 tahun) dalam berbagai kasus korupsi, tapi ada beberapa karakter yang lebih identik dengan kaum muda yang diperlukan dalam kabinet mendatang.

Karakter penting pertama adalah semangat dan stamina kerja. Tantangan menteri  dan harapan publik semakin tinggi. Dibutuhkan orang dengan semangat dan stamina kerja  hampir 7 hari seminggu untuk ngebut dan bergerak cepat memanfaaatkan sisa waktu tiga tahun lagi.  Liputan media dan aktivitas sosial media yang intens mengharuskan menteri untuk banyak turun ke masyarakat dan menyampaikan programnya ke publik

Karakter penting kedua adalah imajinasi. Kalau dulu yang penting work harder, maka sekarang work smarter lebih utama. Perubahan teknologi dan disrupsi dalam dunia semakin masif.  Menteri yang masih terjebak pada pola pikir lama dan tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kemasyarakatan  serta menjalankan evidence-based policy akan sulit membawa Indonesia menjadi negara yang kompetitif di era AFTA dan MEA.

Karakter ketiga adalah bebas dari dosa masa lalu serta perilaku koruptif. Masyarakat Indonesia mencapai turning point sehingga perilaku KKN tidak lagi diterima. Apakah dari parpol atau non-parpol, hendaknya menteri di kabinet tidak terkait kelompok predator politik dan ekonomi yang sudah sedemikian lama  menghisap kekayaan Indonesia.

Semoga Jokowi-Jk memanfaatkan momentum re-shuffle sehingga kabinet dipenuhi orang berjiwa muda yang mampu mewujudkan NawaCita dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com