Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bilangan Cek Lapangan Jokowi

Kompas.com - 08/04/2016, 11:08 WIB

Dalam 1,5 tahun ini, jika tidak ada kegiatan penting ke luar negeri, hampir setiap minggu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke daerah.

Presiden selalu memiliki dua agenda utama setiap ke daerah, mengecek perkembangan proyek infrastruktur dan membagikan secara simbolis kartu "sakti" bantuan sosial untuk rakyat prasejahtera sekaligus menyapa rakyat.

"Biaya logistik kita mahal sekali. Kalau proyek infrastruktur tidak dikerjakan siang-malam, kita bisa ketinggalan dalam kompetisi global. Proyek Trans-Sumatera sudah enam kali saya cek supaya bisa selesai lebih cepat. Kalau saya enam kali cek ke lapangan, saya yakin, menteri pasti 12 kali, dirjen pasti 24 kali, begitu seterusnya sampai ke tingkat pemerintah daerah," ujar Presiden Jokowi sebelum meresmikan perluasan Bandara Juwata di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (23/3).

Bagi Presiden, frekuensi kunjungan lapangan sangat penting agar kontraktor merasa diawasi sehingga tidak berani menurunkan kualitas pekerjaan.

Bahkan, Presiden juga dapat langsung memberi jalan keluar jika ada proyek yang menghadapi kendala, seperti proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur, sepanjang 99,02 kilometer senilai Rp 13 triliun.

Proyek tol yang dibangun sejak tahun 2010 sempat mangkrak terganjal perizinan karena melintasi dua kawasan konservasi dan asrama TNI.

Proyek ini baru dikerjakan kembali atas perintah Presiden Jokowi, November 2015, yang memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerbitkan izin dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait tukar guling asrama TNI.

Cukup masuk akal kalau Presiden memberi perhatian penuh pada proyek ini karena merupakan infrastruktur vital bagi perekonomian di luar Pulau Jawa.

Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan meningkatkan akses ekonomi antarpulau sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sampai saat ini, Pulau Jawa menjadi pusat industri sekaligus pasar. Pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api di luar Jawa, terutama Sumatera, tentu akan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.

Beban Pulau Jawa akan semakin berkurang karena investor bisa beralih ke kawasan industri baru di Sumatera.

Selain itu, ekonomi Sumatera juga akan semakin meningkat di tengah tekanan jatuhnya harga komoditas yang menjadi andalan sebagian besar penduduk Sumatera.

Sumatera adalah basis produksi karet mentah dan minyak kelapa sawit mentah. Industri hilir yang didukung infrastruktur akan membuat sektor riil Sumatera melaju kencang.

Presiden juga memberi perhatian penuh pada infrastruktur pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan akses transportasi terjadwal antarpulau di kawasan Indonesia timur.

Tujuan Presiden Jokowi hanya satu, membuat orang Papua dan Maluku bisa berkunjung ke Aceh atau sebaliknya dengan mudah lewat tol laut agar mereka lebih mencintai Indonesia. Apalagi, tol laut adalah janji kampanye Jokowi-Kalla yang sangat populer.

Dengan semangat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga aktif menjaga relasi dengan investor, baik domestik dan luar negeri.

Dalam beberapa kesempatan, Kalla menyempatkan diri untuk berbicara secara serius dengan pengusaha dan investor.

Saat menghadiri Forum Boao untuk Asia di Hainan, Republik Rakyat Tiongkok, akhir Maret lalu, Wapres Kalla juga menyempatkan diri bertemu para pengusaha dan eksekutif puncak perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Kalla tidak hanya memperkuat relasi dengan investor, tetapi juga mendengar langsung masukan dan kendala yang dihadapi investor untuk segera dicarikan solusinya.

Salah satu investor menuturkan, mereka sudah membeli lahan untuk membangun pabrik pengolahan mineral tambang di Sulawesi. Namun, lahan tersebut belum siap digunakan sebagai kawasan industri.

"Keluhan-keluhan investor itu menjadi masukan sekaligus pelajaran bagi kita semua," kata Kalla.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan, gaya Jokowi-Kalla mempertegas karakter pemerintah yang sangat fokus pada eksekusi lapangan.

Pembagian kerja antara Jokowi dan Kalla, kata Yunarto, sebetulnya merupakan terjemahan dari gaya kedua orang itu yang hampir mirip.

"Mereka berdua pada dasarnya memiliki latar belakang dan karakter kepemimpinan yang hampir mirip. Mereka adalah pengusaha, eksekutor, dan terbuka dengan iklim investasi," kata Yunarto.

Gaya manajerial Jokowi, kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali, menunjukkan model kepemimpinan langsung mengatasi persoalan yang muncul di hadapan.

Saat ini, kita memang membutuhkan pemimpin yang konsekuen memacu pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa agar tidak tertinggal dalam kompetisi global. (A Handoko/Hamzirwan Hamid)

Kompas TV Jokowi: Jangan Senang Gandeng-Gandengan, Itu Kompetitor!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com