Kompas.com - 08/04/2016, 11:08 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono meninjau pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (23/3/2016) KOMPAS.com/YOHANES KURNIA IRAWANPresiden Joko Widodo didampingi Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono meninjau pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (23/3/2016)
EditorSandro Gatra

Dalam 1,5 tahun ini, jika tidak ada kegiatan penting ke luar negeri, hampir setiap minggu Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkunjung ke daerah.

Presiden selalu memiliki dua agenda utama setiap ke daerah, mengecek perkembangan proyek infrastruktur dan membagikan secara simbolis kartu "sakti" bantuan sosial untuk rakyat prasejahtera sekaligus menyapa rakyat.

"Biaya logistik kita mahal sekali. Kalau proyek infrastruktur tidak dikerjakan siang-malam, kita bisa ketinggalan dalam kompetisi global. Proyek Trans-Sumatera sudah enam kali saya cek supaya bisa selesai lebih cepat. Kalau saya enam kali cek ke lapangan, saya yakin, menteri pasti 12 kali, dirjen pasti 24 kali, begitu seterusnya sampai ke tingkat pemerintah daerah," ujar Presiden Jokowi sebelum meresmikan perluasan Bandara Juwata di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (23/3).

Bagi Presiden, frekuensi kunjungan lapangan sangat penting agar kontraktor merasa diawasi sehingga tidak berani menurunkan kualitas pekerjaan.

Bahkan, Presiden juga dapat langsung memberi jalan keluar jika ada proyek yang menghadapi kendala, seperti proyek Jalan Tol Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur, sepanjang 99,02 kilometer senilai Rp 13 triliun.

Proyek tol yang dibangun sejak tahun 2010 sempat mangkrak terganjal perizinan karena melintasi dua kawasan konservasi dan asrama TNI.

Proyek ini baru dikerjakan kembali atas perintah Presiden Jokowi, November 2015, yang memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerbitkan izin dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait tukar guling asrama TNI.

Cukup masuk akal kalau Presiden memberi perhatian penuh pada proyek ini karena merupakan infrastruktur vital bagi perekonomian di luar Pulau Jawa.

Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa akan meningkatkan akses ekonomi antarpulau sekaligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Sampai saat ini, Pulau Jawa menjadi pusat industri sekaligus pasar. Pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api di luar Jawa, terutama Sumatera, tentu akan memberi dampak positif bagi perekonomian nasional.

Beban Pulau Jawa akan semakin berkurang karena investor bisa beralih ke kawasan industri baru di Sumatera.

Selain itu, ekonomi Sumatera juga akan semakin meningkat di tengah tekanan jatuhnya harga komoditas yang menjadi andalan sebagian besar penduduk Sumatera.

Sumatera adalah basis produksi karet mentah dan minyak kelapa sawit mentah. Industri hilir yang didukung infrastruktur akan membuat sektor riil Sumatera melaju kencang.

Presiden juga memberi perhatian penuh pada infrastruktur pelabuhan dan bandara untuk meningkatkan akses transportasi terjadwal antarpulau di kawasan Indonesia timur.

Tujuan Presiden Jokowi hanya satu, membuat orang Papua dan Maluku bisa berkunjung ke Aceh atau sebaliknya dengan mudah lewat tol laut agar mereka lebih mencintai Indonesia. Apalagi, tol laut adalah janji kampanye Jokowi-Kalla yang sangat populer.

Dengan semangat yang sama, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga aktif menjaga relasi dengan investor, baik domestik dan luar negeri.

Dalam beberapa kesempatan, Kalla menyempatkan diri untuk berbicara secara serius dengan pengusaha dan investor.

Saat menghadiri Forum Boao untuk Asia di Hainan, Republik Rakyat Tiongkok, akhir Maret lalu, Wapres Kalla juga menyempatkan diri bertemu para pengusaha dan eksekutif puncak perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Kalla tidak hanya memperkuat relasi dengan investor, tetapi juga mendengar langsung masukan dan kendala yang dihadapi investor untuk segera dicarikan solusinya.

Salah satu investor menuturkan, mereka sudah membeli lahan untuk membangun pabrik pengolahan mineral tambang di Sulawesi. Namun, lahan tersebut belum siap digunakan sebagai kawasan industri.

"Keluhan-keluhan investor itu menjadi masukan sekaligus pelajaran bagi kita semua," kata Kalla.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan, gaya Jokowi-Kalla mempertegas karakter pemerintah yang sangat fokus pada eksekusi lapangan.

Pembagian kerja antara Jokowi dan Kalla, kata Yunarto, sebetulnya merupakan terjemahan dari gaya kedua orang itu yang hampir mirip.

"Mereka berdua pada dasarnya memiliki latar belakang dan karakter kepemimpinan yang hampir mirip. Mereka adalah pengusaha, eksekutor, dan terbuka dengan iklim investasi," kata Yunarto.

Gaya manajerial Jokowi, kata Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali, menunjukkan model kepemimpinan langsung mengatasi persoalan yang muncul di hadapan.

Saat ini, kita memang membutuhkan pemimpin yang konsekuen memacu pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa agar tidak tertinggal dalam kompetisi global. (A Handoko/Hamzirwan Hamid)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X